Kompas.com - 20/09/2019, 11:28 WIB
Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam Seminar Nasional Lemhanas RI 2019 di Gedung Lemhanas, Jakarta Pusat, Jumat (20/9/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariMenteri Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam Seminar Nasional Lemhanas RI 2019 di Gedung Lemhanas, Jakarta Pusat, Jumat (20/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Negara akan menarik konsesi lahan perusahaan swasta yang masuk ke dalam wilayah ibu kota baru Indonesia di Provinsi Kalimantan Timur.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro memastikan, langkah tersebut akan ditempuh maksimal akhir 2019 ini.

"Targetnya (konsesi lahan diambil resmi) sebelum akhir tahun ini sudah beres semuanya sehingga perencanaan (pemindahan ibu kota) akan berjalan lancar," kata Bambang di Gedung Lemhanas, Jakarta Pusat, Jumat (20/9/2019).

Baca juga: Lahan Ibu Kota Baru Disebut Milik Sukanto Tanoto, Siapakah Dia?

Dalam hal menarik kembali konsesi itu, Bappenas akan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

KLHK sendiri sudah diminta memproses pengambilalihan lahan tersebut.

Bambang sekaligus mengonfirmasi bahwa perusahaan milik Sukanto Tanoto menguasai sejumlah lahan di wilayah yang akan dijadikan ibu kota baru Indonesia. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, ia menekankan bahwa yang namanya konsesi artinya lahan itu 100 persen milik negara yang dipinjam pakai ke pihak swasta.

"Bukan dikuasai. Saya koreksi, itu adalah lahan yang konsesinya saat ini dipegang oleh swasta. Konsesinya itu dalam bentuk hutan taman industri yang tanahnya adalah tanah negara. Jadi tanah itu bukan tanah milik swasta, tanah itu 100 persen milik negara," kata dia.

Baca juga: Gubernur Kaltim: Tanah Sukanto Tanoto di Ibu Kota Baru Hak Guna Usaha

Dengan demikian, negara dapat mengambil kembali konsesi itu demi kepentingan nasional.

Diketahui, Presiden Joko Widodo secara resmi telah mengumumkan bahwa pemerintah akan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Pengumuman tersebut disampaikan Jokowi saat menyampaikan pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2019 lalu.

Rencana pemerintah ini belakangan diterpa isu tidak sedap. Lahan yang akan dijadikan lokasi ibu kota baru disebut-sebut milik perusahaan Sukanto Tanoto, PT ITCI Hutani Manunggal (IHM).

Baca juga: Lahan Ibu Kota Baru Disebut Tanah Sukanto Tanoto, Ini Penjelasan Bappenas

Lahan konsesi perusahaan tersebut berada di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kecamatan Sepaku Semoi, Kabupaten Penajam Paser Utara.

PT IHM selama ini menjadi pemasok utama bahan baku kertas yang diproduksi oleh APRIL Group milik pengusaha Sukanto Tanoto. 

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes Rencanakan Vaksin Dosis Ketiga untuk Umum Tahun Depan

Kemenkes Rencanakan Vaksin Dosis Ketiga untuk Umum Tahun Depan

Nasional
Kasus RAPBD Jambi, KPK Periksa 3 Anggota DPRD 2014-2019 hingga Eks Plt Kadis PUPR

Kasus RAPBD Jambi, KPK Periksa 3 Anggota DPRD 2014-2019 hingga Eks Plt Kadis PUPR

Nasional
Luhut: Limbah Medis Selama Pandemi Covid-19 Persoalan Darurat

Luhut: Limbah Medis Selama Pandemi Covid-19 Persoalan Darurat

Nasional
Wapres ke Para Atlet: Saya Terharu atas Prestasi Kalian di Olimpiade

Wapres ke Para Atlet: Saya Terharu atas Prestasi Kalian di Olimpiade

Nasional
Lewat 'Video Call', Wapres Ucapkan Selamat kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Tokyo 2020

Lewat "Video Call", Wapres Ucapkan Selamat kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Tokyo 2020

Nasional
Sempat Tuai Kritik, Pertanyaan Seputar Integritas di Wawancara Calon Hakim Agung Kini Bisa Diakses

Sempat Tuai Kritik, Pertanyaan Seputar Integritas di Wawancara Calon Hakim Agung Kini Bisa Diakses

Nasional
UPDATE: Tambah 4 di 2 Negara, Total 5.536 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 4 di 2 Negara, Total 5.536 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Ini Cara Lapor jika Temukan Bansos Bermasalah

Ini Cara Lapor jika Temukan Bansos Bermasalah

Nasional
Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Panggil Anggota DPR Dedi Mulyadi

Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Panggil Anggota DPR Dedi Mulyadi

Nasional
Menpan-RB Ingatkan Sistem Kerja ASN Sesuai Level di Wilayahnya

Menpan-RB Ingatkan Sistem Kerja ASN Sesuai Level di Wilayahnya

Nasional
Kapolri Minta Satgas Covid-19 Bogor Percepat Vaksinasi

Kapolri Minta Satgas Covid-19 Bogor Percepat Vaksinasi

Nasional
Pemerintah Diminta Mendata dan Beri Perlindungan Anak yang Kehilangan Orangtua akibat Covid-19

Pemerintah Diminta Mendata dan Beri Perlindungan Anak yang Kehilangan Orangtua akibat Covid-19

Nasional
Gelontorkan Rp 1 Triliun untuk Penanganan Covid-19, Sekum Muhammadiyah: Kami Merasa Masih Kurang Berbuat

Gelontorkan Rp 1 Triliun untuk Penanganan Covid-19, Sekum Muhammadiyah: Kami Merasa Masih Kurang Berbuat

Nasional
Bertemu Menlu AS, Retno Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan di Afganistan

Bertemu Menlu AS, Retno Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan di Afganistan

Nasional
Menko PMK Ingatkan Tidak Boleh Ada Pemotongan Bansos

Menko PMK Ingatkan Tidak Boleh Ada Pemotongan Bansos

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X