Kompas.com - 19/09/2019, 18:37 WIB
Mengenal Veronica Koman, Tersangka Kerusuhan Asrama di Papua, Pengacara HAM Pendamping Pengungsi Pencari Suaka TribunnewsMengenal Veronica Koman, Tersangka Kerusuhan Asrama di Papua, Pengacara HAM Pendamping Pengungsi Pencari Suaka
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Jawa Timur mengaku telah memblokir rekening aktivis Veronica Koman yang kini berstatus tersangka terkait kerusuhan di Papua. 

"Sudah kita lakukan kemarin itu pemblokiran," ungkap Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Frans Barung Mangera ketika dikonfirmasi, Jumat (19/9/2019).

Selanjutnya, polisi akan mengeluarkan daftar pencarian orang (DPO) untuk Veronica. Rencananya, menurut Barung, DPO tersebut diterbitkan pekan depan.

Baca juga: Polisi Menolak Kasus Veronica Koman Diintervensi PBB

Setelah itu, Polda Jawa Timur akan berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri untuk menangkap Veronica.

"Setelah DPO itu keluar, kami akan hubungi Mabes Polri dalam hal ini Hubinter untuk menggapai seorang WNI yang keberadaannya di luar negeri dengan status tersangka," katanya.

Setelah DPO dan red notice dari Interpol, Barung mengatakan bahwa langkah polisi selanjutnya adalah ekstradiksi.

Diketahui, Veronica Koman ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur atas tuduhan menyebarkan konten berita bohong atau hoaks dan provokatif terkait kerusuhan Papua dan Papua Barat.

Baca juga: 2 Kali Dipanggil untuk Diperiksa, Veronica Koman Belum Tampak di Polda Jatim

Polisi menjerat Veronica dengan sejumlah pasal dalam beberapa UU, antara lain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-undang Hukum Pidana terkait pasal penghasutan, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Menurut kepolisian, ada beberapa unggahan Veronica yang bernada provokatif, salah satunya pada 18 Agustus 2019.

Salah satu unggahan yang dimaksud ialah "Anak-anak tidak makan selama 24 jam, haus dan terkurung disuruh keluar ke lautan massa".



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Novel Baswedan, Tokoh Antikorupsi dengan Elektabilitas Tertinggi Versi Survei KedaiKOPI

Novel Baswedan, Tokoh Antikorupsi dengan Elektabilitas Tertinggi Versi Survei KedaiKOPI

Nasional
Tata Cara dan Syarat Daftar Nikah Selama Pandemi Covid-19

Tata Cara dan Syarat Daftar Nikah Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Soal Perbedaan Waktu Imsak, Muhammadiyah: Jangan Jadi Konflik di Negara Demokrasi

Soal Perbedaan Waktu Imsak, Muhammadiyah: Jangan Jadi Konflik di Negara Demokrasi

Nasional
Satgas: Zona Merah Covid-19 Terus Bertambah, Terbanyak di Bali

Satgas: Zona Merah Covid-19 Terus Bertambah, Terbanyak di Bali

Nasional
RI Tuan Rumah KTT G20, Menteri PPPA Tegaskan Komitmen Pemberdayaan Perempuan

RI Tuan Rumah KTT G20, Menteri PPPA Tegaskan Komitmen Pemberdayaan Perempuan

Nasional
Jadwal Imsak dan Subuh Muhammadiyah 8 Menit Lebih Lama dari Pemerintah, Ini Penjelasannya

Jadwal Imsak dan Subuh Muhammadiyah 8 Menit Lebih Lama dari Pemerintah, Ini Penjelasannya

Nasional
AD/ART Partai Demokrat Digugat ke PN Jakarta Pusat

AD/ART Partai Demokrat Digugat ke PN Jakarta Pusat

Nasional
KNKT Berhasil Unduh Data CVR Pesawat Sriwijaya Air SJ 182

KNKT Berhasil Unduh Data CVR Pesawat Sriwijaya Air SJ 182

Nasional
MUI Wajibkan Penderita Covid-19 Jalani Ibadah Ramadan di Rumah

MUI Wajibkan Penderita Covid-19 Jalani Ibadah Ramadan di Rumah

Nasional
Soal Pengajuan Merek Partai Demokrat oleh SBY, Dirjen Kekayaan Intelektual: Kemungkinan Ditolak

Soal Pengajuan Merek Partai Demokrat oleh SBY, Dirjen Kekayaan Intelektual: Kemungkinan Ditolak

Nasional
Satgas Minta Generasi Muda Bantu Lansia Dapatkan Vaksinasi Covid-19

Satgas Minta Generasi Muda Bantu Lansia Dapatkan Vaksinasi Covid-19

Nasional
Survei Capres 2024 KedaiKopi: Elektabilitas Gita Wirjawan Tertinggi di Kalangan Ekonom

Survei Capres 2024 KedaiKopi: Elektabilitas Gita Wirjawan Tertinggi di Kalangan Ekonom

Nasional
ASN Bisa Kerja 6 Jam dari Rumah Saat Ramadhan, Ini Panduannya Menurut SE Menpan RB

ASN Bisa Kerja 6 Jam dari Rumah Saat Ramadhan, Ini Panduannya Menurut SE Menpan RB

Nasional
Tingginya Elektabilitas Prabowo Dinilai Wajar, Dua Kali Jadi Calon Presiden

Tingginya Elektabilitas Prabowo Dinilai Wajar, Dua Kali Jadi Calon Presiden

Nasional
Elektabilitas Tertinggi untuk Capres Non-Parpol, Susi Pudjiastuti: Surveinya Iseng

Elektabilitas Tertinggi untuk Capres Non-Parpol, Susi Pudjiastuti: Surveinya Iseng

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X