Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Veronica Koman Membantah | Mengenal Karier Johan Budi yang Pamit dari Istana

Kompas.com - 17/09/2019, 07:19 WIB
Bayu Galih

Penulis

KOMPAS.com - Veronica Koman menjadi sosok yang menyita perhatian masyarakat, terutama terkait cara Polri menangani kerusuhan di Tanah Papua pada awal September 2019.

Polisi menetapkan Veronica Koman sebagai tersangka dengan tuduhan menyebarkan konten bohong atau hoaks, serta provokasi terkait asrama mahasiswa Papua di Surabaya yang mengakibatkan kerusuhan di Papua.

Bermacam tuduhan disampaikan polisi. Namun, Veronica menyatakan bahwa semua tuduhan yang disampaikan polisi merupakan kriminalisasi.

Menurut Veronica, pemerintah gagal mengatasi konflik berkepanjangan di Papua. Dengan demikian, dia merasa menjadi kambing hitam atas kegagalan pemerintah.

Tidak hanya itu, polisi bahkan menyinggung mengenai ada transaksi tidak wajar di delapan rekening atas nama Veronica Koman.

Bahkan, polisi mengungkap hal yang tidak terkait masalah Papua, yaitu perihal beasiswa yang didapat Veronica untuk studi pascasarjana di bidang hukum.

Polisi menuding Veronica tidak memberikan laporan pertanggungjawaban.

Veronica Koman membantah berbagai tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Bantahan Veronica menjadi artikel terpopuler di Kompas.com yang tayang kemarin, Senin (16/9/2019).

Seperti apa tuduhan polisi dan bantahan Veronica? Baca selengkapnya: Baca juga: Tuduhan Polisi, Bantahan Veronica Koman...

Profil Johan Budi

Johan Budi Sapto Pribowo pamit sebagai juru bicara Istana Kepresidenan. Sebab, dia akan menjalankan tugas sebagai anggota DPR periode 2014-2019.

Dengan demikian, Johan tidak akan lagi menjabat sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi.

Jabatan ini telah diemban Johan Budi sejak Januari 2016.

Caleg dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dapil Jawa Timur VII, Johan Budi saat diwawancarai, di Jakarta, Selasa (19/3/2019).KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Caleg dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dapil Jawa Timur VII, Johan Budi saat diwawancarai, di Jakarta, Selasa (19/3/2019).
Sebelum menjadi juru bicara di Istana Kepresidenan, Johan Budi identik dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia menjadi juru bicara KPK pada 2006.

Tugas sebagai juru bicara membuat Johan menjadi "wajah" KPK. Hingga kemudian, dia diangkat sebagai Deputi Pencegahan KPK pada 2014.

Johan bahkan sempat diangkat menjadi pimpinan KPK saat badai menerpa lembaga antirasuah itu pada 2015. Saat itu, dua pimpinan KPK yaitu Abraham Samad dan Bambang Widjojanto terkena pasal pidana yang membuat mereka harus mundur.

Sebelum menjadi juru bicara, Johan Budi menempuh karier sebagai wartawan. Sejumlah media massa pernah menjadi tempat dia mengabdikan diri untuk menjalani profesi itu.

Seperti apa profil Johan Budi, baca selengkapnya: Baca juga: Johan Budi Pamit dari Istana, Jejak Karier dari Wartawan hingga Anggota Dewan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com