Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koordinator KontraS Sebut Pembiaran Karhutla Bisa Dilaporkan ke PBB

Kompas.com - 16/09/2019, 17:30 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator KontraS Yati Adriyani menyebut kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bisa dilaporkan ke Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR).

Yati menyatakan, hal itu bisa saja dilakukan karena pemerintah diduga memberikan impunitas atau kekebalan hukum terhadap pelaku karhutla yang berujung pada pelanggaran HAM terhadap masyarakat.

"Kita melihat ada impunitas atau kekebalan hukum terhadap para terduga pelaku atau penanggungjawab karhutla. Maka, sangat mungkin kita mendorong agar OHCHR mengevaluasi sejauh mana pemerintah mematuhi konsep-konsep bisnis yang harus memperhatikan parameter HAM," ujar Yati dalam konferensi pers di kantor Walhi, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Baca juga: Polisi Sebut Ketersediaan Air Jadi Kendala Pemadaman Karhutla

Sebab, lanjutnya, terdapat sejumlah pelanggaran HAM akibat karhutla, seperti hak atas kesehatan untuk mendapatkan udara bersih.

"Kita juga bisa membuat laporan khusus hak atas kesehatan karena peristiwa ini kan membuat masyarakat di Sumatera dan Kalimantan menjadi korban dari karhutla. Melaporkan ke OHCHR sebagai upaya mengevaluasi pemerintah agar memastikan dan menjalankan tanggung jawabnya," papar Yati kemudian.

Ia menuturkan, terjadinya karhutla juga karena adanya ketidakpatuhan korporasi dalam menjalankan usahanya.

Baca juga: KLHK Belum Ada Rencana Evakuasi Satwa yang Terdampak Asap Karhutla

Hal itu kemudian berdampak pada terganggunya hak atas kesehatan masyarakat akibat asap karhutla.

"Pemerintah juga terlihat melakukan pembiaran atau berkontribusi sehingga membuat perusahaan-perusahaan itu mendapatkan konsesi lahan," jelasnya.

Diketahui, titik api karhutla yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan berdampak hingga kualitas udara akibat merebaknya kabut asap.

Baca juga: Dede Yusuf Sarankan Pemerintah Evakuasi Warga dari Wilayah Karhutla

Berdasarkan aplikasi AirVisual, indeks kualitas udara (AQI) dan PM 2.5 mencapai angka 1.760 dengan kategori berbahaya.

Sejumlah warganet mengeluhkan kondisi asap yang semakin pekat di Kalimantan. Ada yang membagikan foto, ada pula yang membagikan video.

Kompas TV Kabut asap tampak menyelimuti Kota Balikpapan, Selasa (10/9). Kabut tampak tebal, termasuk di perairan Teluk Balikpapan. Akibatnya, jarak pandang motoris speedboat rute Balikpapan–Penajam Paser Utara sempat was-was dan khawatir. Jarak pandang sempat sekitar 50 meter sehingga motoris batasi kecepatan kapalnya. Bagi penumpang kapal, kabut asap mencemaskan, karena jarak pandang kurang jelas dan sempat tercium bau asap yang cukup menyengat. Sementara, kabut asap pada Selasa pagi belum berdampak pada jadwal penerbangan karena jarak pandang masih mencapai dua kilometer. Menjelang Selasa siang kabut asap berangsur-angsur menghilang. #IbuKotaBaru #KabutAsap #IbuKotaPindah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com