Eks Pimpinan KPK Minta DPR dan Pemerintah Tak Buru-buru Revisi UU KPK

Kompas.com - 16/09/2019, 14:25 WIB
Sejumlah mantan pimpinan KPK, Tumpak Panggabenlan, Erry Riyana, Taufiequrachman Ruki, dan Chandra M Hamzah dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Senin (16/9/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DSejumlah mantan pimpinan KPK, Tumpak Panggabenlan, Erry Riyana, Taufiequrachman Ruki, dan Chandra M Hamzah dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Senin (16/9/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah mantan pimpiman Komisi Pemberantasan Korupsi meminta DPR dan pemerintah tidak terburu-buru dalam merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Mantan Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki mengatakan, pembahasan revisi UU KPK harus melibatkan banyak pihak sehingga tidak bisa dilakukan secara terburu-buru.

"Kami para senior berharap pembahasan itu jangan terburu-buru, diperbanyak menyerap aspirasi, diperbanyak menyerap pendapat," kata Ruki di Gedung Merah Putih KPK, Senin (16/9/2019).

Baca juga: Eks Pimpinan KPK Bertemu Pimpinan KPK, Bahas Isu-isu Terkini

Ruki juga menilai, proses revisi UU dilakukan secara tertutup. Ia mengaku belum mendapat informasi detail mengenai bunyi-bunyi aturan yang diubah dalam revisi ini.

Ia menyampaikan, sejak 2017 pun sebetulnya belum ada koordinasi antara KPK dan DPR terkait wacana revisi UU KPK.

"Saya pribadi berpendapat kok terburu-buru selali dan tergesa-gesa. Oleh karena itu, jangan kita menyesali nanti akibat dari ketergesaan dan keterutupan ini, mudah-mudahan ini didengar presiden dan DPR," kata Ruki.

Hal senada disampaikan oleh mantan Wakil Ketua KPK, Chandra Hamzah. Ia meminta DPR membahas revisi UU KPK dengan kepala dingin dan tidak tergesa-gesa seakan diburu waktu.

"Bagaimanapun, keputusan yang diambil dengan situasi hari yang panas, emosi, tergesa-gesa, potensial akan menghasilkan hal yang tidak baik," kata Chandra.

Sementara itu, mantan Wakil Ketua KPK, Erry Riyana Hardjapamekas berpendapat bahwa revisi UU KPK harus mempertahankan bahkan memperkuat eksistensi KPK.

Baca juga: Ketua KPK Nantikan Pertemuan dengan Presiden

Ia pun mendesak DPR dan pemerintah untuk tak terburu-buru menggolkan revisi undang-undang itu tanpa mempertimbangkan pandangan banyak pihak.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggapi Hadi Pranoto, Kemenkes: Proses Produksi Obat Tak Sembarangan

Tanggapi Hadi Pranoto, Kemenkes: Proses Produksi Obat Tak Sembarangan

Nasional
Usai Bunuh Istrinya Gara-gara Uang Rp 20.000, Pria Ini Minta Tolong ke Warga

Usai Bunuh Istrinya Gara-gara Uang Rp 20.000, Pria Ini Minta Tolong ke Warga

Nasional
Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Dihentikan, KSPI Bakal Gelar Demo Besar 14 Agustus

Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Dihentikan, KSPI Bakal Gelar Demo Besar 14 Agustus

Nasional
Bantah Hadi Pranoto, Kemenkes: Obat Covid-19 Belum Ditemukan

Bantah Hadi Pranoto, Kemenkes: Obat Covid-19 Belum Ditemukan

Nasional
Satgas Sebut Pengendalian Covid-19 Layaknya Perang Akar Rumput

Satgas Sebut Pengendalian Covid-19 Layaknya Perang Akar Rumput

Nasional
Menurut Satgas, 5 Klaster Ini Jadi Penyumbang Angka Covid-19 Besar di Indonesia

Menurut Satgas, 5 Klaster Ini Jadi Penyumbang Angka Covid-19 Besar di Indonesia

Nasional
Hubungan Prabowo-Jokowi Jadi Alasan Gerindra Dukung Gibran pada Pilkada Solo

Hubungan Prabowo-Jokowi Jadi Alasan Gerindra Dukung Gibran pada Pilkada Solo

Nasional
Atasi Kendala Belajar Daring, Guru di Jateng Aplikasikan 'Jogo Siswa' dengan Temui Murid

Atasi Kendala Belajar Daring, Guru di Jateng Aplikasikan "Jogo Siswa" dengan Temui Murid

Nasional
Jaksa KPK Tolak Wahyu Setiawan Sebagai Justice Collaborator

Jaksa KPK Tolak Wahyu Setiawan Sebagai Justice Collaborator

Nasional
UPDATE 3 Agustus: Total 1.552.141 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

UPDATE 3 Agustus: Total 1.552.141 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

Nasional
Kasus Harun Masiku, Agustiani Tio Fridelina Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Kasus Harun Masiku, Agustiani Tio Fridelina Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Nasional
Sebaran Kasus Covid-19 di Indonesia 3 Agustus: Jatim Tertinggi

Sebaran Kasus Covid-19 di Indonesia 3 Agustus: Jatim Tertinggi

Nasional
Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dituntut 8 Tahun Penjara

Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dituntut 8 Tahun Penjara

Nasional
UPDATE 3 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Capai 77.572 Orang

UPDATE 3 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Capai 77.572 Orang

Nasional
Berkaca Sejarah Pandemi Flu 1918, Kebijakan Tegas soal Covid-19 Dinilai Perlu Ada

Berkaca Sejarah Pandemi Flu 1918, Kebijakan Tegas soal Covid-19 Dinilai Perlu Ada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X