Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Eks Pimpinan KPK Bertemu Pimpinan KPK, Bahas Isu-isu Terkini

Kompas.com - 16/09/2019, 13:45 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode jilid satu dan dua bertemu dengan pimpinan KPK periode 2015-2019 di Gedung Merah Putih KPK, Senin (16/9/2019).

Mantan Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, mengatakan, pertemuan itu digelar untuk membahas dinamika terkait lembaga antirasuah itu yang berkembang pada beberapa waktu terakhir.

"(Kami) datang ke KPK untuk komunikasi dengan pimpian KPK untuk gali lebih dalam apa, mengapa, dan bagaiamana. Ini semata didasari oleh kecintaan dengan institusi ini yaitu KPK," kata Ruki.

Baca juga: Minta Dilibatkan dalam Revisi UU, KPK Akan Kirim Surat ke DPR

Eks Wakil Ketua KPK, Erry Riyana Hardjapamekas mengatakan, ada dua hal yang dikonfirmasi dari pimpinan KPK sekarang yaitu terkait isu mundurnya pimpinan KPK serta revisi UU KPK.

"Bahwa pimpinan KPK tidak ada satu pun yang mengundurkan diri, tadi yang satu-satu tidak hadir Pak Saut Situmorang meminta cuti dan disepakati diberikan cuti dua minggu," ujar Erry.

Sementara itu, mengenai revisi UU KPK, mantan Wakil Ketua KPK Tumpak Panggabean berharap, pimpinan KPK saat ini dilibatkan dalam pembahasan revisi UU KPK supaya revisi UU KPK dapat memperkuat KPK.

"Mungkin ada pembahasan secara cermat dan obyektif dalam rangka memperkuat KPK dalam rangka pemberantasan korupsi ke depan," kata dia.

Baca juga: Ketua KPK Nantikan Pertemuan dengan Presiden

Selain Ruki, Erry, dan Tumpak, eks pimpinan KPK lainnya yang hadir ialah eks Wakil Ketua KPK, Chandra M Hamzah.

Ruki mengatakan, pertemuan itu menunjukkan komitmen para mantan pimpinan KPK untut tetap memberantas korupsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com