TNI Kerahkan Drone 24 Jam Pantau Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau

Kompas.com - 15/09/2019, 19:21 WIB
Kabut asap pekat dengan jarak pandang sekitar 300 meter di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru, Riau, Jumat (13/9/2019). KOMPAS.COM/IDON TANJUNGKabut asap pekat dengan jarak pandang sekitar 300 meter di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru, Riau, Jumat (13/9/2019).
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - TNI akan mengerahkan drone untuk memantau kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, drone tersebut akan diterbangkan selama 24 jam.

"Drone ini akan diterbangkan 24 jam penuh untuk memantau. Api ini harus terus diamati karena siang dan malam beda. Kadang api padam saat siang, lalu malamnya menyala lagi," kata Hadi melalui keterangan tertulis, Minggu (15/9/2019).

Baca juga: Keheranan Kapolri Usai Tinjau Kebakaran Hutan dan lahan di Riau...

Selain itu, kata Hadi, pihaknya juga akan mengirimkan eskavator untuk memperluas parit. Tak hanya itu, TNI juga akan menambah pompa beserta selangnya.

"Kita akan kirim eskavator untuk memperlebar parit. Kemudian juga pompa air beserta selangnya," ungkap Hadi.

Baca juga: Kepala BNPB: Asap Kebakaran Hutan dan Lahan Pembunuh Tidak Langsung

Langkah-langkah itu diputuskan Hadi setelah menggelar analisa dan evaluasi (anev) di lokasi pemadaman di Riau.

Hadi meninjau penanganan karhutla di Riau bersama Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.

Kondisi Riau hingga Minggu (15/9/2019), masih mengalami kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah tersebut.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Nasional
Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Nasional
Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Nasional
Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Nasional
Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Nasional
Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Nasional
Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Nasional
KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

Nasional
Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Nasional
Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Nasional
Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Nasional
Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Nasional
Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Nasional
Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Nasional
Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X