Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat dengan Komisi III, IPW Sebut KPK Bersikap "Semau Gue"

Kompas.com - 10/09/2019, 18:46 WIB
Kristian Erdianto,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai, saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menjalankan fungsi koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya.

Akibatnya, sebagian besar kasus yang ditangani KPK dinilai tidak signifikan dan tidak menjangkau kasus-kasus besar. 

Hal itu ia katakan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III dengan masyarakat sipil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

"KPK saat ini penuh kebobrokan dan bersikap semau gue," ujar Neta.

Baca juga: KPK Ajak Semua Pihak Kawal Kasus Mafia Migas

Menurut Neta, sebagai lembaga penegak hukum, KPK seharusnya berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya, yakni kepolisian dan kejaksaan.

Namun, hal itu justru tidak terjadi. Bahkan, kata Neta, upaya dan konsep pemberantasan korupsi tidak dikoordinasikan dengan baik.

Neta mengatakan, hal itu terjadi karena tidak adanya dewan pengawas di internal KPK.

Oleh sebab itu, Neta juga menyatakan mendukung rencana pembentukan dewan pengawas melalui revisi UU KPK.

"IPW melihat tidak adanya dewan pengawas ini sehingga orang KPK bersikap semau gue, tidak terkoordinasi," kata Neta.

Rapat dengar pendapat tersebut digelar Komisi III untuk menerima masukan dari organisasi masyarakat sipil terkait proses seleksi calon pimpinan KPK.

Selain IPW, ada Presidium Perkumpulan Organisasi Kepemudaan Nasional dan Presidium Relawan Indonesia Bersatu yang dimintai masukan. 

Baca juga: Jika Setujui Revisi UU KPK, Jokowi Akan Kehilangan Kepercayaan Rakyat

Pada Senin (9/9/2019), Komisi III menerima surat permohonan audiensi dari IPW.

Kemudian Selasa (10/9/2019), satu jam sebelum rapat dengar pendapat, Komisi III menerima surat permohonan audiensi dari Presidium Perkumpulan Organisasi Kepemudaan Nasional dan Presidium Relawan Indonesia Bersatu.

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III Herman Hery, didampingi Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin dan Wakil Ketua Komisi III Erma Ranik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com