Ditjen Imigrasi Sudah Terima Surat Pencegahan dan Pencabutan Paspor Veronica Koman

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny Sompie mengaku sudah menerima surat pencegahan ataupun pencabutan paspor Veronica Koman, Senin (9/9/2019).

Veronica sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan menyebarkan konten berita bohong atau hoaks dan provokatif terkait kerusuhan Papua dan Papua Barat.

"Kami sudah menerima surat permintaan pencegahan maupun surat permintaan untuk bantuan kerja sama pencarian VKL yang sementara ini ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Jawa Timur," ungkap Ronny dalam wawancara dengan Kompas TV, Senin.

Baca juga: Penetapan Tersangka Veronica Koman Dianggap Ancaman untuk Pembela HAM

Menurutnya, langkah itu merupakan perwujudan Pasal 31 ayat (1) dan (3) Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Disebutkan, "Menteri Hukum dan HAM dan pejabat imigrasi berwenang dalam rangka pencarian terhadap warga negara Indonesia yang bermasalah dengan hukum melalui pencarian koordinasi di luar negeri maupun pencabutan paspor."

Setelah surat diterima, Ditjen Imigrasi akan bekerja sama dengan pihak imigrasi di negara tempat Veronica berada.

"Untuk bisa memudahkan dia kembali ke negara Indonesia, Imigrasi akan berkoordinasi dengan Imigrasi di negara di mana yang bersangkutan berada untuk bisa dikembalikan ke Indonesia," katanya.

Baca juga: Komnas HAM: Pencabutan Paspor Veronica Koman Langgar Hukum

Terkait lokasi keberadaan Veronica, Ronny sempat menyebut negara Australia.

KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Ronny Sompie

Kendati demikian, pihaknya akan berkoordinasi dengan perwakilan Imigrasi Indonesia di negara tersebut untuk mengetahui lebih pasti apakah Veronica masih berada di Australia atau tidak.

Saat ini, kata Ronny, pihaknya fokus dalam proses memulangkan Veronica ke Indonesia.

Polisi menjerat Veronica dengan sejumlah pasal dalam beberapa UU, antara lain terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-undang Hukum Pidana terkait pasal penghasutan, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.