Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

H-1 Batas Akhir, 9 Calon Anggota DPR Terpilih Belum Serahkan LHKPN

Kompas.com - 06/09/2019, 20:50 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 9 dari 575 calon anggota DPR RI terpilih belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Angka itu merupakan catatan KPU per Jumat (6/9/2019) hari ini, atau satu hari sebelum batas akhir penyerahan LHKPN.

"Calon terpilih yang belum menyerahkan LHKPN ke KPU adalah sejumlah sembilan orang utk DPR," kata Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik melalui keterangan tertulis, Jumat (6/9/2019).

Baca juga: 4 Hari Sebelum Batas Akhir, 25 Caleg Terpilih Belum Serahkan LHKPN

Dari sembilan caleg yang belum menyerahkan LHKPN, lima di antaranya merupakan caleg Gerindra. Empat caleg lainnya, masing-masing dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), satu caleg PDI Perjuangan, satu caleg Nasdem, dan satu caleg Demokrat.

Artinya, dari sembilan partai politik yang lolos ke DPR, hanya empat partai yang calegnya sudah 100 persen menyerahkan LHKPN. Empat partai tersebut adalah, Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Evi meminta caleg terpilih untuk segera menyerahkan LHKPN sebelum batas akhir, yaitu 7 September 2019.

Sebab, jika LHKPN diserahkan melewati tujuh hari setelah penetapan caleg terpilih, KPU tidak akan mengusulkan nama caleg tersebut ke Presiden. Sehingga, berakibat pada penundaan pelantikan caleg.

"Caleg yang menyerahkan LHKPN setelah 7 September, namanya tidak akan diusulkan kepada Presiden. Ya ditunda (pelantikannya)," kata Evi.

Baca juga: Caleg Terpilih Tak Serahkan LHKPN hingga 7 September Akan Ditunda Pelantikannya

"Kita mengimbau agar LHKPN segera disampaikan kepada KPU sebelum batas akhir," sambungnya.

Sebelumnya, KPU menggelar penetapan anggota DPR RI terpilih pada Sabtu (31/8/2019).

Ada 575 caleg yang ditetapkan. Mereka diusung dari sembilan partai politik yang berbeda dan berasal dari 80 daerah pemilihan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com