Menhan Sebut Ada Kelompok Terafiliasi ISIS di Papua

Kompas.com - 05/09/2019, 20:13 WIB
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (kanan) bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kiri) mengikuti rapat kerja gabungan bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019). Rapat kerja tersebut membahas perkembangan penanganan situasi keamanan di Papua dan Papua Barat. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/ama. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIMenteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (kanan) bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kiri) mengikuti rapat kerja gabungan bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019). Rapat kerja tersebut membahas perkembangan penanganan situasi keamanan di Papua dan Papua Barat. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu mengatakan, ada kelompok yang terafiliasi dengan Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS di Papua

"Sebagai catatan, terdapat kelompok lain yang berafiliasi dengan ISIS telah menyerukan jihad di tanah Papua," kata Ryamizard dalam rapat bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019).

Baca juga: Tokoh Papua Dituding Sebagai Dalang Kerusuhan, Siapakah Benny Wenda?

Ryamizard mengatakan, selain ada kelompok yang ditunggangi ISIS, terdapat tiga kelompok yang terindikasi berada di belakang pemberontakan di Papua, yaitu kelompok pemberontak bersenjata, kelompok pemberontak politik, dan kelompok klandestin atau rahasia.

"Perlu kami jelaskan kelompok di Papua ini ada tiga kelompok, yaitu kelompok pemberontak bersenjata, kelompok pemberontak politik dan kelompok pemberontak klandestin," ujarnya

Ryamizard mengatakan, TNI-Polri harus bijak dalam menghadapi kelompok-kelompok tersebut. TNI dan Polri, kata dia, juga harus selalu siap bersinergi untuk mempertahankan NKRI.

Baca juga: Wiranto Pastikan Pemerintah Kedepankan Dialog Tangani Kerusuhan Papua

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia juga mengatakan, pemerintah secara tegas telah menyampaikan bahwa Papua bagian dari NKRI dan tidak terpisahkan sampai kapanpun.

"Presiden jokowi sudah menyampaikan sikap pemerintah secara tegas dan jelas agar Papua tetap damai dan aman. Sebagaimana kita ketahui, Papua bagian integral NKRI yang tak terpisahkan sampai kapanpun," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire Ditangkap Polisi

Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire Ditangkap Polisi

Nasional
Menag: Kalau Umrah Bisa Diselenggarakan dengan Baik, Ibadah Haji Akan Terbuka Lebar

Menag: Kalau Umrah Bisa Diselenggarakan dengan Baik, Ibadah Haji Akan Terbuka Lebar

Nasional
Indonesia Rawan Bencana Alam, Dompet Dhuafa Gelar Roadshow Pelatihan Mitigasi Bencana

Indonesia Rawan Bencana Alam, Dompet Dhuafa Gelar Roadshow Pelatihan Mitigasi Bencana

Nasional
Kementerian PPPA: Ruang Bermain Ramah Anak Cegah Ketergantungan Gawai

Kementerian PPPA: Ruang Bermain Ramah Anak Cegah Ketergantungan Gawai

Nasional
Jemaah Umrah yang Vaksinasi Covid-19 dengan Sinovac Mesti Karantina 3 Hari, Kecuali Suntik Booster

Jemaah Umrah yang Vaksinasi Covid-19 dengan Sinovac Mesti Karantina 3 Hari, Kecuali Suntik Booster

Nasional
Yusril: Revisi UU PPP Tak Bisa Berlaku Surut ke Belakang, Seolah Ada Sebelum UU Cipta Kerja

Yusril: Revisi UU PPP Tak Bisa Berlaku Surut ke Belakang, Seolah Ada Sebelum UU Cipta Kerja

Nasional
Menag Sebut Aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna Akan Terintegrasi dalam Waktu Dekat

Menag Sebut Aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna Akan Terintegrasi dalam Waktu Dekat

Nasional
Kemenkes: Kita Harus Waspada dan Hati-hati terhadap Varian Omicron

Kemenkes: Kita Harus Waspada dan Hati-hati terhadap Varian Omicron

Nasional
Jemaah Umrah Penerima Vaksin Sinovac dan Sinopharm Wajib Karantina 3 Hari

Jemaah Umrah Penerima Vaksin Sinovac dan Sinopharm Wajib Karantina 3 Hari

Nasional
Skenario Gelombang 3 Saat Libur Nataru, Satgas Prediksi Puncak Kasus Aktif Capai 400.000

Skenario Gelombang 3 Saat Libur Nataru, Satgas Prediksi Puncak Kasus Aktif Capai 400.000

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan GPON, Polisi Sita Dokumen Pencairan Dana dari PT Jakpro

Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan GPON, Polisi Sita Dokumen Pencairan Dana dari PT Jakpro

Nasional
KPK Dalami Penerimaan Uang oleh Adik Eks Bupati Saat Periksa 2 Anggota DPRD Lampung Utara

KPK Dalami Penerimaan Uang oleh Adik Eks Bupati Saat Periksa 2 Anggota DPRD Lampung Utara

Nasional
Menag Yaqut Akui RI Belum Diundang Arab Saudi untuk Bahas Haji 2022

Menag Yaqut Akui RI Belum Diundang Arab Saudi untuk Bahas Haji 2022

Nasional
Gus Halim Minta Bupati Pesisir Selatan Kawal Penggunaan Dana Desa

Gus Halim Minta Bupati Pesisir Selatan Kawal Penggunaan Dana Desa

Nasional
Menag: 59.757 Jemaah Umrah Tertunda Keberangkatannya karena Pandemi

Menag: 59.757 Jemaah Umrah Tertunda Keberangkatannya karena Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.