Meski GBHN Kembali Diterapkan, Presiden dan Wapres Tetap Dipilih Rakyat

Kompas.com - 04/09/2019, 22:46 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan Ahmad Basarah saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaWakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan Ahmad Basarah saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menegaskan, amandemen terbatas terhadap Undang Undang Dasar (UUD) 1945 dengan menerapkan kembali garis besar haluan negara (GBHN) tidak akan menyentuh cara memilih presiden dan wakil presiden.

Artinya, pemilihan presiden akan tetap dilakukan oleh rakyat secara langsung.

Hal tersebut karena pihaknya hanya akan mengubah pasal yang menyangkut wewenang MPR saja.

"Kami tidak menyentuh cara memilih presiden di Pasal 6A Ayat 1, artinya presiden tetap dipilih rakyat. Kami tidak menyentuh soal syarat-syarat Presiden dihentikan, mekanisme impeachment," kata Ahmad dalam diskusi Kedai Kopi di kawasan Cut Meuthia, Jakarta Pusat, Rabu (4/9/2019).

Baca juga: PPP: Amandemen Terbatas UUD 1945 Tak Mengagendakan MPR sebagai Lembaga Tertinggi

Ahmad menegaskan, pihaknya juga tidak menyentuh Pasal 7A dan 7B dalam UUD 1945.

Pasal 7A yang menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sedangkan Pasal 7B yang menyatakan bahwa usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR dengan mengajukan permintaan terlebih dahulu kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sebab tak menyentuh pasal-pasal tersebut, maka tidak ada istilah pertanggungjawaban Presiden. Kalau ada, maka sistem presidensial kita sudah bergeser," kata dia.

Baca juga: PPP: Amandemen Terbatas UUD 1945 Tak Mengagendakan MPR sebagai Lembaga Tertinggi

Dia menjelaskan, haluan negara yang dimaksud dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini sama sekali tidak bertujuan memperlemah sistem presidensial.

Sebab, MPR hanya mengubah Pasal 3 Ayat 1 UUD 1945 dan hanya menambah wewenang MPR untuk menetapkan haluan negara.

"Adanya haluan negara ini akan tetap disesuaikan dengan ciri khas sistek presidensial pada umumnya, yaitu Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak dapat dijatuhkan hanya karena alasan politik atau tak melaksanakan haluan negara," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Obat Regkirona Diklaim Bisa Turunkan Risiko Kematian Pasien Covid-19 hingga 72 Persen

Obat Regkirona Diklaim Bisa Turunkan Risiko Kematian Pasien Covid-19 hingga 72 Persen

Nasional
Dorong Produktivitas Milenial, Kemnaker Gelar Ngopi Daring Nasional

Dorong Produktivitas Milenial, Kemnaker Gelar Ngopi Daring Nasional

Nasional
Kemensos Salurkan 95 Persen Bansos Tunai di DKI Jakarta

Kemensos Salurkan 95 Persen Bansos Tunai di DKI Jakarta

Nasional
Jokowi Kirim 5.000 Paket Bansos ke Sorong Usai Warga Geruduk Kantor Dinsos

Jokowi Kirim 5.000 Paket Bansos ke Sorong Usai Warga Geruduk Kantor Dinsos

Nasional
Sariamin Ismail, Pujangga Perempuan Pertama Indonesia Pemilik Banyak Nama Samaran yang Jadi Google Doodle 31 Juli 2021

Sariamin Ismail, Pujangga Perempuan Pertama Indonesia Pemilik Banyak Nama Samaran yang Jadi Google Doodle 31 Juli 2021

Nasional
Ketua DPR Minta Vaksinasi Covid-19 Merata di Seluruh Indonesia

Ketua DPR Minta Vaksinasi Covid-19 Merata di Seluruh Indonesia

Nasional
Mahfud: Permasalahan Bansos Sudah Lama Terjadi, Baru Terasa Saat Pandemi

Mahfud: Permasalahan Bansos Sudah Lama Terjadi, Baru Terasa Saat Pandemi

Nasional
Jubir PAN Minta Kader Penggugat Zulkifli Hasan Rp 100 Miliar Introspeksi Diri

Jubir PAN Minta Kader Penggugat Zulkifli Hasan Rp 100 Miliar Introspeksi Diri

Nasional
UPDATE 31 Juli: Ada 278.618 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 31 Juli: Ada 278.618 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Rakornas Virtual, PPP Umumkan Pembentukan Relawan Vaksin Covid-19

Rakornas Virtual, PPP Umumkan Pembentukan Relawan Vaksin Covid-19

Nasional
UPDATE: Sebaran 1.808 Kasus Kematian Covid-19, Jawa Timur Tertinggi

UPDATE: Sebaran 1.808 Kasus Kematian Covid-19, Jawa Timur Tertinggi

Nasional
Di Rakornas, Ketum PPP Minta Seluruh Kader Salurkan Bansos hingga Fasilitasi Warga Positif Covid-19

Di Rakornas, Ketum PPP Minta Seluruh Kader Salurkan Bansos hingga Fasilitasi Warga Positif Covid-19

Nasional
UPDATE 31 Juli: Jawa Tengah Tertinggi Penambahan Kasus Baru Covid-19

UPDATE 31 Juli: Jawa Tengah Tertinggi Penambahan Kasus Baru Covid-19

Nasional
UPDATE: Ada 545.447 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Ada 545.447 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 31 Juli: Tambah 39.372, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 2.770.092 Orang

UPDATE 31 Juli: Tambah 39.372, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 2.770.092 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X