Peneliti LIPI: Ada 4 Akar Masalah di Papua yang Belum Terselesaikan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiatri mengatakan, ada empat akar masalah di Papua yang belum terselesaikan oleh pemerintah.

Aisah mengatakan, diskriminatif dan rasisme salah satu permasalahan yang baru-baru ini terbukti terjadi di Jawa Timur.

"Akar masalah konflik di Papua, salah satunya diskriminasi itu salah satu masalahnya dan itu terbukti dan kita menemukan di kejadian di Jawa timur ini," kata Aisah dalam diskusi bertajuk 'Bagaimana Sebaiknya Mengurus Papua (2)' di Gado-gado Boplo di Menteng, Jakarta, Sabtu (31/8/2019).

Baca juga: Surya Paloh Minta Pemerintah Pakai Pendekatan Kultural dan Persuasif Tangani Papua

Aisah mengungkapkan, berdasarkan penelitian LIPI tahun 2009, ada tiga akar masalah lain yang belum diselesaikan pemerintah.

Permasalahan itu, kata dia, terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM yang tak kunjung selesai.

Padahal, Presiden Joko Widodo ketika awal pemerintahannya di tahun 2014 menyatakan kasus pelanggaran HAM di Papua harus diselesaikan.

"Tapi sampai saat ini pelanggaran HAM yang terjadi di Wasior, Wamena, Paniai ini belum terselesaikan. Dan itu terjadi di era reformasi," ujarnya.

Kemudian, Aisah mengatakan, pemerintah dinilai gagal melakukan pembangunan di Papua.

Ia mengatakan, pihaknya menemukan kondisi kemiskinan di Papua semakin tinggi terutama di wilayah kabupaten dan kota.

"Ini Ironi sebenarnya, karena Otsus (Otonomi Khusus) sudah berjalan hampir 30 tahun, tapi kok enggak ada perubahan padahal Otsus itu untuk Orang Asli Papua (OAP)," tuturnya.

Baca juga: Ini Fakta Tri Susanti, Tersangka Kerusuhan di Asrama Mahasiswa Papua

Terakhir, menurut Aisah, pemerintah selalu menghindari perdebatan tentang status dan sejarah politik Papua.

Ia pun mengatakan, permasalahan itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Papua untuk meluruskan sejarah yang tidak pernah selesai.

"Nah sebenarnya di UU Otsus sudah ada yang mengatur itu (penyelesaian masalah Papua) dengan membuat KKR," ujarnya.