Jika Ibu Kota Pindah, Bagaimana Nasib Gedung DPR, MPR, dan DPD di Senayan?

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana pemindahan ibu kota ke Provinsi Kalimantan Timur akan memberikan dampak terhadap seluruh institusi dan lembaga pemerintahan.

Mau tidak mau, seluruh lembaga pemerintahan yang berkedudukan di Jakarta akan ikut pindah ke lokasi yang baru.

Tidak terkecuali Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Baca juga: DPR Bentuk Tim Kajian Pemindahan Ibu Kota, Ini Tugas dan Fungsinya

Lantas bagaimana dengan nasib seluruh gedung di Kompleks Parlemen, Senayan?

Ketua Tim Kajian Pemindahan Ibu Kota dari Badan Keahlian DPR Inosentius Samsul memastikan bahwa nantinya Kompleks Parlemen tidak akan dialihkan untuk kepentingan swasta.

KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR sekaligus Ketua Tim Kajian, Inosentius Samsul, saat ditemui di Kompleka Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Inosentius mengatakan, seluruh gedung di kawasan Senayan akan tetap digunakan untuk kepentingan legislatif.

Baca juga: Alasan Pemerintah Sembunyikan Rencana Pemindahan Ibu Kota Selama 3 Tahun

"Ada pemikiran misal gedung ini tidak digunakan untuk kepentingan swasta tapi tetap digunakan untuk kepentingan yang terkait dengan DPR," ujar Inosentius saat ditemui Kompas.com di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Menurut Inosentius, ada rencana untuk memanfaatkan gedung MPR, DPR, dan DPD sebagai pusat pendidikan atau sekolah parlemen.

Sekolah parlemen yang dimaksud tidak sekadar menjadi pusat pendidikan dan pelatihan pegawai, melainkan sekolah politik.

Baca juga: Rencana Anies Manfaatkan Bekas Perkantoran Setelah Pindah Ibu Kota yang Terbentur Kebijakan Pusat

Sekolah tersebut akan menjadi lembaga pendidikan untuk menyiapkan orang-orang yang ingin menjadi anggota parlemen ataupun bagi anggota yang tengah menjabat.

"Jadi sekolah parlemen yang akan menyiapkan pendidikan politik, persiapan orang untuk menjadi anggota parlemen ataupun anggota DPR yang sudah menjabat terutama DPRD," kata Inosentius.

"Nanti itu lembaga besar yang akan didirikan oleh DPR dan kemungkinan besar itu yang akan tetap bertahan di Jakarta untuk memanfaatkan gedung yang ada," ucapnya.