Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LSI: 61,7 Persen Responden Nilai Kinerja KPK Setahun Terakhir Lebih Baik

Kompas.com - 29/08/2019, 22:29 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan, sebanyak 61,7 persen dari 1.220 responden survei LSI menilai kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih baik selama setahun terakhir ini.

Menurut Burhanuddin, responden diberi pertanyaan, "Apakah Ibu/Bapak melihat kerja Komisi Pemberantasan Korupsi pada umumnya sekarang ini menjadi jauh lebih buruk, lebih buruk, tidak ada perubahan, lebih baik, atau jauh lebih baik dibanding tahun lalu?"

"Penilaian atas kinerja KPK setahun terakhir secara umum positif ya, mereka yang menilai bahwa KPK dalam setahun terakhir kinerjanya lebih baik atau jauh lebih baik itu mencapai 61,7 persen lebih baik dan 5,6 persen jauh lebih baik," kata Burhanuddin dalam diskusi Efek Kinerja Pemberantasan Korupsi terhadap Dukungan pada Jokowi di Hotel Mercure Cikini, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Baca juga: Capim KPK Sebut OTT KPK Marak karena Personel Penindakan Lebih Banyak

Di sisi lain, menurut dia, KPK merupakan lembaga yang mendapatkan tingkat kepercayaan publik tertinggi.

Dalam wawancara tatap muka terhadap responden pada 11-16 Mei 2019 itu, responden juga diberi pertanyaan, "Seberapa percayakah Ibu/Bapak dengan lembaga di bawah ini?" 

Hasilnya, 62 persen responden menyatakan cukup percaya dan 22 persen sangat percaya dengan KPK.

"Apa poinnya ketika kita sampaikan poin ini? Jangan main-main terhadap masa depan KPK. Karena dibanding lembaga lain KPK yang paling tinggi tingkat kepercayaannya," kata Burhanuddin.

Urutan kedua ditempati oleh presiden. Ia memaparkan, 59 persen responden cukup percaya dan 20 persen sangat percaya terhadap presiden.

Kemudian, polisi, yaitu 64 persen responden yang cukup percaya dan 15 persen sangat percaya terhadap lembaga tersebut.

"Polisi trust-nya juga sekitar 79 persen tapi persentase komanya lebih unggul presiden," kata Burhanuddin.

Baca juga: Hendardi Minta Polisi Tak Proses Hukum Jubir KPK dan Aktivis Antikorupsi

Pengadilan menempati peringkat keempat sebagai lembaga yang dipercaya publik. Tingkat kepercayaannya, 60 persen responden cukup percaya dan 11 persen sangat percaya dengan pengadilan.

Di urutan keempat ada DPR. Menurut Burhanuddin, 53 persen responden cukup percaya dan 8 persen sangat percaya dengan DPR.

Peringkat kelima ditempati partai politik. Sebanyak 47 persen responden menyatakan cukup percaya dan 6 persen sangat percaya dengan partai politik.

"Jadi, kalau misalnya ada skenario untuk mengamputasi, mengganggu, melemahkan KPK, maka akan berhadapan dengan sentimen publik yang positif terhadap KPK, pesannya itu, termasuk kalau DPR dan parpol misalnya bermain-main dengan masa depan pemberantasan korupsi, publik yang menjadi pendukung utama KPK bisa bereaksi," papar Burhanuddin.

LSI melakukan survei ini dengan metode pengambilan sampel populasi, multistage random sampling.

Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen. Adapun margin of error dalam survei ini yaitu 2,9 persen. Artinya, temuan angka survei bisa bertambah atau berkurang sebesar 2,9 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com