Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kerusuhan di Papua, Ketua DPR Desak Komisi I Kaji Ada Tidaknya Unsur Separatisme

Kompas.com - 29/08/2019, 20:48 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengaku prihatin akan insiden kontak senjata dalam aksi unjuk rasa di Kabupaten Deiyai, Papua yang berakibat pada jatuhnya korban dari aparat keamanan dan masyarakat.

Bambang mendesak TNI-Polri untuk meredamkan situasi di Papua secepatnya dan meminta Komisi I DPR melakukan kajian apakah ada atau tidak gerakan-gerakan separatis.

"Kita pimpinan juga mendorong Komisi I DPR untuk melakukan kajian apakah nanti berbagai peristiwa itu dan gerakan-gerakan yang ada bisa dikategorikan menjadi gerakan separatis atau gerakan orang bersenjata," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Bambang mengatakan, selaku pimpinan DPR, ia menyerahkan mekanisme pengkajian kerusuhan di Papua itu kepada Komisi I.

Baca juga: Jokowi Minta Masyarakat Papua Tenang

Menurut dia, Komisi I tentu akan meminta penjelasan kepada pihak-pihak terkait untuk kemudian diambil kebijakan yang konkret. 

"Selain itu kita punya komando pasukan khusus untuk itu yang baru saja diresmikan kemarin, dan bisa kita segera operasikan ini. Saya meminta dan mendorong untuk melakukan pembahasan ini kepada pihak-pihak terkait," ujar dia. 

Bambang menilai, Presiden Joko Widodo serius dalam menangani permasalahan di Papua.

Ia mendengar, Presiden akan bertemu tokoh-tokoh adat dan agama Papua untuk menyelesaikan konflik di Papua.

Sebelumnya, kontak senjata terjadi di wilayah Deiyai, Papua, Rabu (28/8/2019). Satu prajurit TNI AD dikabarkan gugur, sementara dua anggota Polri terluka.

Kapolda Papua Irjen Rudolf Rodja mengatakan, anggota TNI AD gugur akibat terkena panah, demikian pula dua anggota Polri dari Brimob dan Dalmas.

Dalam insiden tersebut, dilaporkan satu pucuk senjata milik TNI AD hilang.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo menyampaikan, unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Deiyai. 

"Mereka menuntut bupati menandatangani persetujuan referendum," ujar Dedi ketika ditemui di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Rabu sore.

Baca juga: Dituding Perkeruh Kasus Mahasiswa Papua, Kantor LBH Surabaya Didemo

Di sela tuntutan para demonstran, aparat kepolisian dan TNI sempat berhasil bernegosiasi dengan mereka. Aparat nyaris berhasil membujuk massa untuk menghentikan aksi mereka.

Pada saat negosiasi masih berlangsung, Dedi mengatakan, sekitar seribu orang tiba-tiba datang ke lokasi dari segala penjuru. Mereka membawa senjata tajam, bahkan diduga membawa senjata api.

Pada saat itulah kontak tembak antara massa tersebut dengan aparat terjadi.

Dedi menyebut, massa yang tiba-tiba hadir itu diduga kuat merupakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com