Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Sebut Penggantian Mobil Kepresidenan Sudah Tepat

Kompas.com - 28/08/2019, 16:33 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pengadaan mobil kepresidenan yang baru merupakan kebijakan yang tepat. Hal tersebut disampaikan Kalla menanggapi rencana penggantian mobil kepresidenan lantaran sudah berusia 10 tahun.

Kalla menyatakan mobil memiliki usia operasional. Jika sudah melebihi batas usia operasional, mobil menjadi tak layak pakai.

Kalla mengungkapkan sedianya pemerintahan sebelumnya telah memutuskan mengganti mobil dinas kepresidenan. Namun ia dan Presiden Joko Widodo memilih menggunakan mobil yang lama.

Baca juga: Jokowi Pakai Mobil Dinas Baru? Ini Deretan Mobil Dinas Para Pemimpin Dunia

"Mobil kan ada umur teknisnya untuk dipakai. Jadi lima tahun lalu sebenarnya sudah diputuskan diganti oleh pemerintahan yang lama, tapi kami tetap memakai itu, itu sudah menghemat lima tahun kan," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Diberitakan sebelumnya, Istana memutuskan untuk mengganti mobil kepresidenan. Presiden Joko Widodo juga turut memberi pertimbangan dalam pengadaan mobil dinas kepresidenan yang baru. Hal ini diakui oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono

"Ya pertimbangannya keamanan kan ada. Di dalam kabin juga kita bisa membaca, dan melihat kriteria tertentu yang mungkin tidak bisa kita sampaikan di sini," kata Heru di Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Berdasarkan pertimbangan teknis dari Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara serta tambahan masukan dari Presiden Jokowi, maka Mercedes Benz kembali dipilih.

Heru mengakui BMW juga ikut menawarkan produknya, namun akhirnya tersisih.

"Ya dua merek itu yang terbaik dan tentunya after sales sevice-nya yang sudah bisa teruji," kata Heru.

Mercedes-Benz Indonesia yang dipilih oleh Istana akan menyiapkan dua mobil Mercedes-Benz S 600 Guard untuk kendaraan dinas baru Presiden Joko Widodo.

Ke-dua mobil terbaru ini akan menjadi kendaraan inti yang digunakan presiden dan wakil presiden.

Baca juga: Berapa Harga Mobil Dinas Jokowi Mercy S600 Guard?

Menurut dia, proses pembelian saat ini sudah selesai dan dua unit mobil itu akan segera didatangkan.

"Ya kalau datangnya akhir tahun ya mungkin awal tahun (mulai digunakan)," kata dia.

Sementara Mercedes-Benz S 600 Pullman Guard model sebelumnya yang berjumlah delapan buah akan dijadikan sebagai kendaraan cadangan.

Heru menyebut kedelapan mobil warisan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu kerap mengalami kerusakan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com