Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Smart SIM Bisa Jadi Uang Elektronik, Korlantas Kerja Sama dengan 3 Bank

Kompas.com - 27/08/2019, 19:37 WIB
Devina Halim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Korps Lalu Lintas Polri bekerja sama dengan tiga bank terkait fungsi Surat Izin Mengemudi (SIM) baru bernama Smart SIM yang juga dapat digunakan sebagai uang elektronik

Kepala Korlantas Irjen (Pol) Refdi Andri mengatakan, ketiga bank tersebut adalah BRI, BNI dan Bank Mandiri.

"Untuk BNI, kita gunakan uang elektronik itu namanya Tap Cash. Kalau kita kerja sama dengan Bank Mandiri, namanya e-Money. Kalau kita kerjasama dengan BRI namanya Brizzi," ungkap Refdi ketika ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (27/8/2019).

Menurut dia, fungsi Smart SIM sebagai uang elektronik juga telah direstui oleh Bank Indonesia.

Baca juga: Kakorlantas Tunjukkan Smart SIM, Ini Wujudnya...

Dengan fungsi tersebut, pemilik dapat membayar tol, berbelanja di minimarket, hingga membayar denda tilang menggunakan Smart SIM. Pemilik kartu dapat mengisi saldo maksimal Rp 2 juta.

Namun, Refdi menuturkan, Smart SIM sebagai uang elektronik merupakan opsional bagi pemiliknya. Artinya, pemilik kartu tersebut memutuskan sendiri apakah akan mengaktifkan Smart SIM sebagai uang elektronik atau tidak.

"Itu bukan kewajiban. Itu adalah hak pemilik SIM, kalau itu dianggap perlu, silakan diaktivasi. Aktivasinya di mana? Ada nanti BNI di situ, ada BRI, ada Mandiri, silakan. Tapi kalau tidak dianggap perlu, tidak usah," ujar dia.

Baca juga: Cara Isi Saldo Smart SIM Sama Seperti Kartu e-Toll

Smart SIM itu sendiri akan diluncurkan secara resmi pada 22 September 2019 mendatang, bertepatan dengan Hari Lalu Lintas Bahayangkara ke-64.

Pengguna SIM lama akan mendapatkan Smart SIM ketika melakukan perpanjangan. Sementara, pengguna baru dapat membuat SIM baru di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).

Ia menegaskan bahwa SIM jenis terbaru tersebut tidak merugikan publik.

"Jadi tidak ada yang berubah dari mekanisme pelayanan, sekuriti ditingkatkan, tidak ada juga yang berubah dari PNPB yang harus dibayarkan masyarakat. Jadi tidak ada satupun masyarakat yang dirugikan," ucap dia.

Korlantas akan menerapkan masa uji coba Smart SIM selama enam bulan setelah diluncurkan.

 

Kompas TV Gaya busana Presiden RI Joko Widodo, selalu menarik perhatian publik, termasuk penggunaan sneakers. Bahkan, sejumlah menteri kabinet kerja juga ikut mengenakan sneakers saat melakukan kunjungan kerja.<br /> <br /> Gaya busana Presiden Joko Widodo kerap mencuri perhatian publik, begitu juga cara presiden mengenakan sepatu atau sneakers.<br /> <br /> Di sejumlah kegiatan Presiden Joko Widodo tak segan untuk mengenakan sneakers buatan dalam negeri. Seperti saat berkunjung ke Cilacap dan Banyumas, Jawa Tengah saat membagikan Kartu Indonesia Pintar, program keluarga harapan dan pemberian makanan tambahan bagi anak-anak.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com