Kompas.com - 27/08/2019, 12:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Refdi Andri menunjukkan wujud kartu surat izin mengemudi (SIM) baru yang disebut Smart SIM.

"Saya sudah uji coba kemarin ya, bisa dilihat," ujar Refdi seraya mengeluarkan Smart SIM tersebut ketika ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (27/8/2019).

Kartu tersebut berwarna merah-putih, disertai tulisan "Indonesia" di bagian atas.

Kemudian tertera identitas pemilik SIM, yakni nama, tempat tanggal lahir, golongan darah, jenis kelamin, alamat, dan pekerjaan.

Terdapat pula dua foto pemilik. Salah satu foto berwarna, sementara satu foto lain berada di pojok kanan bawah, berukuran lebih kecil dan tidak berwarna.

Baca juga: Pemilik Lama Bisa Ganti ke Smart SIM

Di bagian belakang Smart SIM, warnanya berlatar putih. Ini berbeda dengan desain SIM sebelumnya yang berwarna latar belakang biru.

Menurut Refdi, memang terdapat hal-hal yang diringkas pada desain kartu Smart SIM. Salah satunya adalah keterangan seperti "nama" dan "alamat" yang dihilangkan.

"Ada hal-hal yang memang kami ubah, kami simpelkan. Sebagai contoh, pemillik SIM dengan kartu yang lama itu kan ada, nama, kemudian ada titik dua, ada di sana Budi, Budi kan yang paling dikenal namanya. Sekarang enggak, satu, Budi. Dua, Bekasi, 17 Desember 1963," ungkap dia.

Kemudian, penambahan keterangan golongan darah bertujuan agar pemberian darah dapat dilakukan dengan cepat seandainya terjadi hal darurat.

Baca juga: Bisa Dipakai Bayar Tol, Smart SIM Cuma Ada di Indonesia

"Itu juga menjadi penting karena nanti golongan darah ini sangat diperlukan manakala perlu diberikan secepatnya berkaitan dengan pemberian darah," tutur Refdi.

Smart SIM tersebut memiliki beberapa fungsi, di antaranya menyimpan identitas serta identifikasi kepolisian, merekam data pelanggaran lalu lintas pemegang SIM serta sekaligus sebagai uang elektronik.

Ia pun menegaskan bahwa SIM jenis terbaru tersebut tidak merugikan publik.

"Jadi tidak ada yang berubah dari mekanisme pelayanan, sekuriti ditingkatkan, tidak ada juga yang berubah dari PNPB yang harus dibayarkan masyarakat. Jadi tidak ada satu pun masyarakat yang dirugikan," ucap dia. 

 

Kompas TV Bikin SIM Mudah, Online Aja!
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Kematian Brigadir J, Ferdy Sambo: Di Pengadilan Saya Pertanggungjawabkan

Soal Kematian Brigadir J, Ferdy Sambo: Di Pengadilan Saya Pertanggungjawabkan

Nasional
Alasan Partai Gerindra Ingin Usung Prabowo Kembali Jadi Capres

Alasan Partai Gerindra Ingin Usung Prabowo Kembali Jadi Capres

Nasional
Demokrat Tegaskan Cukup Intens Komunikasi dengan PKS dan Nasdem

Demokrat Tegaskan Cukup Intens Komunikasi dengan PKS dan Nasdem

Nasional
Prabowo Jadi Nama Tunggal yang Diminta Kader Gerindra Maju Capres

Prabowo Jadi Nama Tunggal yang Diminta Kader Gerindra Maju Capres

Nasional
Pengacara Baru Bharada E, Ronny Talapessy Politikus PDI-P

Pengacara Baru Bharada E, Ronny Talapessy Politikus PDI-P

Nasional
Gerindra: Ini Saatnya Pak Prabowo Menang dan Jadi Pemimpin Negara

Gerindra: Ini Saatnya Pak Prabowo Menang dan Jadi Pemimpin Negara

Nasional
Epidemiolog Proyeksi Kasus Harian Covid-19 Lebih dari 20.000 Saat Puncak Gelombang IV

Epidemiolog Proyeksi Kasus Harian Covid-19 Lebih dari 20.000 Saat Puncak Gelombang IV

Nasional
Polisi Ungkap Alasan Komnas HAM Periksa Ferdy Sambo dan Bharada E di Mako Brimob

Polisi Ungkap Alasan Komnas HAM Periksa Ferdy Sambo dan Bharada E di Mako Brimob

Nasional
LPSK Belum Bisa Lindungi Bharada E karena Tak Difasilitasi Kepolisian

LPSK Belum Bisa Lindungi Bharada E karena Tak Difasilitasi Kepolisian

Nasional
Di Acara Haul Ke-13, Muhaimin Iskandar Sebut Gus Dur Sosok Merekatkan

Di Acara Haul Ke-13, Muhaimin Iskandar Sebut Gus Dur Sosok Merekatkan

Nasional
Sempat Ngaku Dipecat, Sekjen Berkarya Ikut Daftarkan Partai ke KPU

Sempat Ngaku Dipecat, Sekjen Berkarya Ikut Daftarkan Partai ke KPU

Nasional
Bareskrim Tunjuk Pengacara Baru untuk Bharada E

Bareskrim Tunjuk Pengacara Baru untuk Bharada E

Nasional
Ini Daftar 31 Polisi Diduga Langgar Kode Etik di Kasus Brigadir J

Ini Daftar 31 Polisi Diduga Langgar Kode Etik di Kasus Brigadir J

Nasional
Sekjen Gerindra ke Peserta Rapimnas: Besok Kita Kedatangan Saudara Seperjuangan

Sekjen Gerindra ke Peserta Rapimnas: Besok Kita Kedatangan Saudara Seperjuangan

Nasional
Songsong Blue Economy, Kementerian KP Siap Cetak SDM Produktif dan Bertalenta

Songsong Blue Economy, Kementerian KP Siap Cetak SDM Produktif dan Bertalenta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.