Diakui, Ada Lahan Milik Prabowo di Wilayah Ibu Kota Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Lahan milik Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Kalimantan Timur rupanya masuk ke dalam wilayah yang ditetapkan pemerintah sebagai ibu kota baru Indonesia.

Hal tersebut dibenarkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo ketika dijumpai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Edhy menegaskan, tidak ada persoalan dengan hal tersebut.

"Saya sudah lihat polemik tentang lahan (Prabowo di Kaltim). Memang kita (Prabowo) punya lahan (di sana). Apa gara-gara ada lahan itu jadi salah? Kan enggak juga. Saya pikir kita tidak akan pernah menanggapi itu karena lahan itu sudah ada sebelum ada rencana pemindahan ibu kota," ujar Edhy.

Ia tidak merinci di mana tepatnya lahan milik Prabowo tersebut berada.

Baca juga: Tahun 2020, Peletakan Batu Pertama Jalan untuk Ibu Kota Indonesia di Kalimantan Timur

Edhy sekaligus menegaskan, tidak ada perjanjian politik mengenai hal itu.

"Saya rasa enggak. Pak Presiden (Jokowi) punya pemikiran lebih besar dari itu," ujar dia.

Sementara, mengenai apakah Prabowo akan merelakan lahannya untuk ibu kota baru Indonesia, Edhy pun memastikan, Prabowo pasti bersedia.

"Tapi sekalipun, tak ada apa-apanya bagi kami, demi bangsa dan negara kalau diminta lahan kami pun Pak Prabowo pasti mau," kata Edhy.

ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019). Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

Rencana itu diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri dan kepala daerah terkait di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Baca juga: Syafruddin Janjikan Fasilitas Lengkap untuk ASN di Ibu Kota Baru

Setelah pengumuman, rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta akan memasuki tahap perancangan undang-undang di DPR RI.

Apabila pembahasan payung hukum berjalan mulus, pembangunan akan dikebut mulai tahun 2020 dan pada tahun 2024, pemindahan bertahap akan dilaksanakan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, pemerintah menargetkan pembangunan konstruksi gedung pemerintahan di ibu kota baru tak memakan waktu lama, yakni sekitar empat tahun.

"Konstruksinya sendiri memakan waktu tiga sampai empat tahun, untuk jalan dan jembatan, waduk air, sanitasi,” ujar Basuki dalam konferensi pers di Istana Negara, Senin.