Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MPR: Pemerintah Harus Rebut Hati Masyarakat Papua

Kompas.com - 25/08/2019, 15:04 WIB
Krisiandi

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Zulkifli Hasan menyarankan pemerintah untuk menelurkan kebijakan yang bisa merebut hati masyarakat Papua.

Papua memiliki sejumlah persoalan yang harus jadi perhatian pemerintah pusat.

Dan persoalan di Papua, lanjut Zulkifli, tidak cukup hanya dituntaskan dengan pembangunan jalan dan bandara.

"Hati masyarakat Papua harus direbut, tidak bisa hanya dengan membangun jalan saja dan tidak hanya membangun bandara," kata Zulkifli di sela-sela acara Jalan Sehat Empat Pilar MPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (25/8/2019).

Baca juga: Ini Alasan Kapolsek Sukajadi Berikan Miras ke Mahasiswa Papua di Bandung

Dia mengakui Papua harus mendapatkan perlakuan khusus dan kesetaraan, itu tidak mudah untuk dilakukan namun bisa dijalankan, asalkan ada kemauan.

Zulkifli mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah sering mengunjungi Papua, namun penyelesaian persoalan Papua tak bisa hanya dilakukan oleh presiden sendirian.

Jalan keluar masalah Papua harus dikaji bersama.

"Harus bersama-sama, tidak bisa pemerintah saja, DPR dan TNI-Polri bisa terlibat. Misalnya kami (PAN) mencalonkan putra terbaik Papua untuk DPR RI, alhamdulillah dapat dua, itu contoh merebut hati masyarakat Papua," ujarnya.

Baca juga: Anita Wahid: Pemblokiran Internet di Papua Hanya Menunda Banjir Hoaks

Menurut dia, peristiwa di Papua seperti alarm atau wake up call bagi bangsa Indonesia, sehingga pemerintah harus berhati-hati.

Dia meminta pemerintah harus benar-benar fokus menyelesaikan persoalan di Papua yang multidimensi.

"Karena kalau ada apa-apa dengan Papua, harus hati-hati. Negara besar seperti Uni Soviet saja bisa retak dan pisah karena itu pemerintah Indonesia harus berhati-hati," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com