Anita Wahid: Pemblokiran Internet di Papua Hanya Menunda Banjir Hoaks

Kompas.com - 25/08/2019, 12:21 WIB
Ilustrasi hoaks, hoax ShutterstockIlustrasi hoaks, hoax

JAKARTA, KOMPAS.com - Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Anita Wahid menyebut, pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat tidak akan menahan laju hoaks yang beredar.

Pemblokiran, kata Anita, hanya akan menunda persebaran hoaks, terutama terkait Papua dan Papua Barat.

"Tidak efektif juga adalah pemblokiran ini," kata Anita kepada Kompas.com, Minggu (25/8/2019).

"Sebenarnya (pemblokiran) ini tidak menahan laju peredaran hoaks, tapi hanya menunda. Nanti begitu internetnya dibuka kembali, akan banjir hoaks," ujar Anita Wahid.

Baca juga: Cara Kemenkominfo Membatasi Akses Internet di Papua Dinilai Keliru

Anita menyebut, jika sudah terjadj banjir hoaks, justru akan timbul masalah baru berupa konflik susulan.

Dengan banyaknya informasi yang masuk pasca-pemblokiran, bukan tidak mungkin akan terjadi gesekan sosial. Apalagi, menjadi sangat sulit nantinya untuk melakukan pengecekan fakta terhadap informasi tersebut.

Belajar dari pembatasan internet pada kerusuhan 21-23 Mei 2019 lalu, pemblokiran bisa disebut tidak efektif.

Sebab, pemblokiran tidak hanya menyebabkan informasi hoaks tertahan, tetapi informasi yang benar pun menjadi tidak beredar.

"Jadi itu sebenarnya menunjukkan bahwa pemblokiran internet memang tidak efektif, malah justru membuat masyarakat menjadi tidak memahami apa yang ada di sana," ujar Anita.

"Semakin banyak asumsi-asumsi dan dugaan-dugaan yang tidak terkonfirmasi malah bisa membuat masyarakat jadi gelisah dan tidak tahu apa yang sedang terjadi di sana," tuturnya.

Baca juga: ICJR: Pemblokiran Internet di Papua Tak Hormati Hak Publik Dapat Informasi

Diketahui, Kementerian Komunikasi dan Informatika menutup akses internet secara penuh di wilayah Papua dan Papua Barat mulai Rabu (21/8/2019).

Langkah ini diambil dengan alasan untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan di sana.

"Kementerian Komunikasi dan Informatika RI memutuskan untuk melakukan pemblokiran sementara layanan data telekomunikasi, mulai Rabu (21/8) hingga suasana tanah Papua kembali kondusif dan normal," kata Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu, melalui keterangan tertulisnya, Rabu.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Jangan Berpikir Olahraga dan Diam di Rumah Bikin Kebal Covid-19

Satgas: Jangan Berpikir Olahraga dan Diam di Rumah Bikin Kebal Covid-19

Nasional
Jaksa Pinangki Kembali Jalani Sidang, Agendanya Pembacaan Eksepsi

Jaksa Pinangki Kembali Jalani Sidang, Agendanya Pembacaan Eksepsi

Nasional
Putusan MK: Siaran Ulang Legal Sepanjang Ada Izin

Putusan MK: Siaran Ulang Legal Sepanjang Ada Izin

Nasional
Ramai-ramai Mundur dari KPK, Ada Apa?

Ramai-ramai Mundur dari KPK, Ada Apa?

Nasional
BPJS Kesehatan Akan Dukung Pembentukan Data Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

BPJS Kesehatan Akan Dukung Pembentukan Data Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

Nasional
Satgas: Stigma Negatif dari Masyarakat Jadi Kendala 'Tracing' Kasus Covid-19

Satgas: Stigma Negatif dari Masyarakat Jadi Kendala "Tracing" Kasus Covid-19

Nasional
Kursi Terawan yang Kosong di 'Mata Najwa', Kritik, hingga Padatnya Jadwal Sang Menteri

Kursi Terawan yang Kosong di "Mata Najwa", Kritik, hingga Padatnya Jadwal Sang Menteri

Nasional
Legislatif Masuk Kelompok yang Akan Dapat Vaksin Covid-19, Satgas: Kami Masih Kaji

Legislatif Masuk Kelompok yang Akan Dapat Vaksin Covid-19, Satgas: Kami Masih Kaji

Nasional
Idap Beberapa Penyakit, Bapak Ini Rasakan Keuntungan Jadi Peserta JKN-KIS

Idap Beberapa Penyakit, Bapak Ini Rasakan Keuntungan Jadi Peserta JKN-KIS

Nasional
Tersangka Pencabulan Anak Jadi Plt Bupati Buton Utara, Mendagri Diminta Evaluasi

Tersangka Pencabulan Anak Jadi Plt Bupati Buton Utara, Mendagri Diminta Evaluasi

Nasional
Mahfud: Pemerintah Tak Larang Pemutaran Film G30S/PKI, asal...

Mahfud: Pemerintah Tak Larang Pemutaran Film G30S/PKI, asal...

Nasional
Pengangkatan Eks Anggota Tim Mawar Dapat Digugat ke Pengadilan

Pengangkatan Eks Anggota Tim Mawar Dapat Digugat ke Pengadilan

Nasional
Irjen Napoleon Ajukan Gugatan Praperadilan, Polri Klaim Telah Bekerja Profesional

Irjen Napoleon Ajukan Gugatan Praperadilan, Polri Klaim Telah Bekerja Profesional

Nasional
Febri Diansyah Bicara soal Pergulatan Batin, Pentingnya Indepensensi KPK, hingga Kemungkinan Terjun ke Poltik

Febri Diansyah Bicara soal Pergulatan Batin, Pentingnya Indepensensi KPK, hingga Kemungkinan Terjun ke Poltik

Nasional
Minimnya Tes Covid-19 di Indonesia dan Kendala Pelacakan Kontak...

Minimnya Tes Covid-19 di Indonesia dan Kendala Pelacakan Kontak...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X