Ditantang Jajak Pendapat Bekasi Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota Bekasi: Tunggu Kajian

Kompas.com - 23/08/2019, 20:40 WIB
Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto usai meresmikan sentra edukasi seni budaya De Bhagasasi di Pasar Proyek Trade Center, Bekasi Timur, Jumat (23/8/2019). KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANWakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto usai meresmikan sentra edukasi seni budaya De Bhagasasi di Pasar Proyek Trade Center, Bekasi Timur, Jumat (23/8/2019).

BEKASI, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bekasi mengklaim akan melakukan pelbagai kajian terlebih dulu mengenai wacana penggabungan Bekasi dengan DKI Jakarta. Setelahnya, referendum atau jajak pendapat terhadal 2,7 juta warga Kota Bekasi baru bisa dilakukan.

"Itu (jajak pendapat) nanti di akhir. Harus didukung dulu dengan kajian, kajian teknis, kajian administrasi, kajian sosiologis, kajian ekonomis. Itu kan panjang," ujar Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto ditemui usai meresmikan sentra edukasi seni dan budaya De Bhagasasi di Pasar Proyek Trade Center, Bekasi Timur, Jumat (23/8/2019).

"Setelah itu (kajian ditentukan) memenuhi syarat, baru kita kembalikan kepada warga, oke atau enggak ya? Bisa saja secara kajian oke, bagus, tapi warga kan belum tentu satu arah. Pilihan itu kita gali saja terus," Tri mengungkapkan.

Baca juga: Salah Satu Alasan Bekasi Ingin Gabung Jakarta, APBD DKI yang Sampai Rp 86 T

Tri mengklaim, wacana penggabungan Bekasi menjadi wilayah Jakarta Tenggara semata untuk percepatan pembangunan Kota Bekasi. Kucuran APBD DKI Jakarta yang jauh di atas Kota Bekasi dianggap jadi salah satu faktor pemulus percepatan pembangunan tersebut.

"Alternatifnya kan ada penggabungan, pembentukan provinsi baru, atau kita fokus kerja saja," kata Tri.

Sedikit berbeda dengan Tri, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi sebelumnya cukup jemawa jika mayoritas warga Bekasi setuju dengan wacana penggabungan Bekasi ke Jakarta.

"Kalau dijajak pendapat, pasti 60, 70, 80 persen lah, karena DKI kan punya support yang luar biasa," ujar pria yang akrab disapa Pepen ini usai apel pagi di kompleks Kantor Pemerintah Kota Bekasi, Senin (19/8/2019) lalu.

Usul referendum juga sempat diapungkan anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata.

"Kalau Wali Kota yang mengajak referendum berarti sifatnya resmi. Artinya, melakukan semacam jajak pendapat kepada maysarakat, kemudian hasilnya diformulaiskan jadi kebijakan politik," tutur Ariyanto, Senin.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

Nasional
Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

Nasional
Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Nasional
Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Nasional
Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Nasional
Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Nasional
Jokowi Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Transformasi Pariwisata

Jokowi Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Transformasi Pariwisata

Nasional
Bareskrim: Pembuktian Kasus Jadi Tantangan dalam Penanganan Kekerasan Seksual

Bareskrim: Pembuktian Kasus Jadi Tantangan dalam Penanganan Kekerasan Seksual

Nasional
'Nyalakan Harapan', Lagu Persembahan Musisi dan Seniman dalam Melawan Covid-19

"Nyalakan Harapan", Lagu Persembahan Musisi dan Seniman dalam Melawan Covid-19

Nasional
Ulang Tahun ke-17, Empat Pemilih Pemula Dapat Hadiah e-KTP dari Mendagri

Ulang Tahun ke-17, Empat Pemilih Pemula Dapat Hadiah e-KTP dari Mendagri

Nasional
Kejagung Bisa Manfaatkan Data Dukcapil untuk Penegakan Hukum

Kejagung Bisa Manfaatkan Data Dukcapil untuk Penegakan Hukum

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi Terkait Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra Naik Ke Penyidikan

Kasus Dugaan Korupsi Terkait Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra Naik Ke Penyidikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X