Pengamat: Banyak PR yang Lebih Mendesak dari Pemindahan Ibu Kota

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI), Eko Prasojo mempertanyakan urgensi pemindahan ibu kota.

Menurut Eko, rencana ini perlu dikaji ulang lantaran agenda besar pemerintah dalam waktu dekat tidak sedikit.

"Seberapa penting itu misalnya kalau dibandingkan dengan pembangunan sumber daya manusia kita?" kata Eko dalam diskusi bertajuk "Tantangan Persoalan Ekonomi Sosial dan Pemerintahan Ibu Kota Baru" di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2019).

Eko mengatakan, tahun 2040 mendatang, Indonesia akan menghadapi bonus demografi. Lima tahun setelahnya, bangsa ini juga diharapkan mampu mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Baca juga: Jika Ibu Kota Pindah, Akankah Jakarta Tetap Menjadi Daerah Khusus?

Dengan demikian, banyak PR yang harus dikerjakan pemerintah untuk menghadapi masa depan.

"Saya khawatir tenaga kita tersedot semuanya ke sana, tenaga, pikiran, uang, tersedot pada perpindahan ibu kota kalau sudah dijadikan program pembangunan nasional, sedangkan kita masih punya PR banyak sekali," ujar Eko.

Menurut Eko, yang justru harus dipikirkan saat ini adalah bagaimana menyelesaikan persoalan yang ada di pemerintahan dan kelembagaan di sektor publik.

Sebab, pemerintah dan kelembagaan menjadi faktor yang sangat menentukan langkah Indonesia ke depan.

"Mana yang lebih urgen misalnya, membangun manusia dan membangun kelembagaan governansi, atau memindahkan ibu kota? Atau bisa kita lakukan bersama-sama? Itu kesulitannya," kata Eko.

Baca juga: Komplet, Seluruh Kajian Pemindahan Ibu Kota Diserahkan ke Presiden

Presiden Jokowi telah mengumumkan secara resmi rencana pemindahan ibu kota dalam pidato kenegaraan yang disampaikan saat Sidang Bersama DPD dan DPR 2019 pada 16 Agustus 2019.

Jokowi meminta izin kepada legislatif untuk memindah ibu kota ke Kalimantan dengan alasan pemerataan pembangunan.

Pemerintah berharap, pemindahan ibu kota membuat pembangunan tidak lagi berpusat ke Jawa atau Jakarta, tetapi juga menyebar ke daerah lain.

Presiden Jokowi juga berjanji pemindahan ibu kota tidak menggunakan dana APBN besar-besaran.