Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto: Papua dan Papua Barat Bukan Anak Tiri

Kompas.com - 22/08/2019, 19:42 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia tidak menganaktirikan Papua dan Papua Barat, malah keduanya disebut merupakan anak emas.

Salah satunya karena alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi wilayah Papua lebih besar dibanding provinsi lainnya.

"Papua dan Papua Barat bukan anak tiri, tetapi adalah anak emas, dengan diprioritaskan dalam pembangunan infastruktur dan penyetaraan harga seperti di Jawa. Bahkan anggaran APBN lebih besar dari provinsi lain," ungkap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (22/8/2019).

Baca juga: Wiranto: Kami ke Manokwari Bukan untuk Memata-matai

Wiranto diketahui melakukan kunjungan ke Sorong, Papua Barat, bersama Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Kunjungan dilakukan setelah demonstrasi di sejumlah wilayah di Papua dan Papua Barat terkait tindakan diskriminatif terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur.

Demonstrasi sempat berakhir rusuh di Manokwari, Sorong, Fakfak, dan Timika. Namun, menurut aparat kepolisian, situasi sudah kondusif saat ini.

Baca juga: Kapolri, Panglima TNI, dan Wiranto ke Manokwari Papua: Kami Menyalami dan Bersilaturahmi

Wiranto berpandangan, kejadian tersebut dilakukan oknum tertentu yang ingin memecah belah bangsa.

Namun, ia menuturkan bahwa peristiwa tersebut memberi pelajaran terkait persatuan dan rasa saling menghargai.

"Dengan kejadian tesebut, kita mendapat pelajaran yaitu ke depan kita agar saling menghargai, saling menjaga komunikasi, merawat kebhinekaan dan keberagaman ini, saling memaafkan dan berpikir tentang masa depan, serta duduk bersama untuk segera menyelesaikan permasalahan ini," katanya.

Baca juga: Demo di Depan Istana, Mahasiswa Papua Teriakkan Referendum

"Dan siapapun yang melanggar hukum pasti nanti akan dikenakan sanksi hukum," sambung dia.

Setelah itu, rombongan melanjutkan kunjungan ke Manokwari, Papua Barat, sebelum kembali ke Jakarta.

Kompas TV Sejumlah warga Papua berunjuk rasa di depan Istana Merdeka Jakarta. Mereka meminta tak ada lagi isu rasis di tanah air. Pengunjuk rasa menganggap permintaan maaf tidak cukup untuk mengatasi isu rasis kepada warga Papua. Mereka meminta pemerintah lebih berperan untuk menghilangkan isu rasis terhadap masyarakat Papua. Dalam aksi ini mereka juga menggelar aksi jalan kaki dari Mabes TNI Angkatan Darat ke Istana Merdeka. #Rasisme #WargaPapua #UnjukRasa
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Nasional
Jemaah Haji Dapat 'Smart' Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Jemaah Haji Dapat "Smart" Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Nasional
Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Nasional
Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Nasional
Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Nasional
Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Nasional
KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

Nasional
Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Nasional
PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

Nasional
Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Nasional
Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Nasional
Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Nasional
Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Nasional
DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

Nasional
Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com