Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/08/2019, 17:34 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri fokus memulihkan situasi keamanan di Papua dan Papua Barat setelah sejumlah aksi protes atas tindakan diskriminatif terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur.

Hal itu diungkapkan Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (22/8/2019).

"Yang utama sekali adalah kita memulihkan situasi keamanan di sana, supaya masyarakat mendapat jaminan bahwa seluruh kegiatan akan berlangsung dengan normal kembali," ungkap Asep.

Baca juga: YLBHI Minta Polri Transparan Ungkap Dugaan Diskriminasi terhadap Mahasiswa Papua di Surabaya

Bersamaan dengan itu, kata Asep, polisi juga melakukan upaya penegakan hukum terhadap dugaan diskriminasi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, yang menjadi awal dari demonstrasi tersebut.

"Secara paralel tentunya kita akan terus melakukan penyelidikan, hal-hal yang menjadi penyebab, ini tentunya bagian dari proses penyelidikan yang berjalan dan terus berjalan, dengan maksud agar tidak terjadi kembali upaya-upaya untuk terus memanaskan situasi di lokasi tersebut," katanya.

Baca juga: Utamakan Persuasif di Papua, Polri Diingatkan Tuntaskan Kasus Rasisme

Saat ini, Polda Jawa Timur tengah mendalami dugaan diskriminasi dan kalimat rasis yang dialamatkan kepada mahasiswa Papua di asramanya, Surabaya.

Polda Jatim juga sedang menyelidiki dugaan penghinaan bendera merah putih di asrama mahasiswa Papua tersebut.

Sementara, Markas Besar Polri bertugas memburu akun-akun penyebar konten negatif yang memicu sejumlah aksi di Papua dan Papua Barat.

Baca juga: Polri dan Polda Jatim Bagi Tugas dalam Usut Dugaan Diskriminasi ke Mahasiswa Papua

Secara umum, situasi sudah kondusif dan kegiatan masyarakat mulai kembali berlangsung. Namun, aparat keamanan tetap berjaga-jaga sebagai langkah antisipasi.

Menurutnya, kehadiran sejumlah pejabat negara ke daerah tersebut juga menguatkan kondusivitas situasi.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, mengunjungi daerah tersebut, Kamis hari ini.

Baca juga: Polri: Kerusuhan di Fakfak Dipicu Provokasi Sekelompok Orang

Selain melihat situasi terkini, Asep menuturkan bahwa ketiganya sekaligus memberi semangat kepada masyarakat dan aparat keamanan.

"Beliau-beliau hadir di sana juga berkesempatan melihat situasi yang terjadi pasca adanya beberapa insiden beberapa waktu yang lalu," katanya.

"Sambil beliau memberikan beberapa pesan- pesan yang sifatnya untuk menyemangati masyarakat di sana, dan juga aparat-aparat keamanan," ucap dia.

Baca juga: Polri Nyatakan Komitmen Usut Dugaan Aksi Diskriminasi ke Mahasiswa Papua

Seperti diberitakan, aksi solidaritas Papua muncul di berbagai kota di Provinsi Papua dan Papua Barat, seperti yang terjadi di Manokwari, Jayapura dan Sorong, Senin (19/8/2019).

Aksi unjuk rasa ini merupakan dampak dari perlakuan diskriminatif dan tidak adil yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang dan Semarang, dalam beberapa waktu terakhir.

Kompas TV Presiden Joko Widodo akan berkunjung ke Papua awal bulan depan. Jokowi ingin meresmikan salah satu jembatan di sana. Terkait kondisi Papua dan Papua Barat presiden terus mendapat laporan sejumlah daerah situasinya sudah kondusif. #PresidenJokoWidodo #Papua #PapuaBarat
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Nasional
Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Nasional
Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

Nasional
Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Nasional
8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

Nasional
PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

Nasional
Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Nasional
Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com