Penyaluran Bansos Berbasis NIK, Mendagri dan Mensos Harap Kian Tepat Sasaran

Kompas.com - 22/08/2019, 18:04 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai membuka acara Rapat Kerja Nasional Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (16/07/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai membuka acara Rapat Kerja Nasional Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (16/07/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berharap penyaluran dana bantuan sosial ( Bansos) bisa lebih tepat sasaran dengan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Selama ini oleh Kemensos sudah tepat sasaran. Tetapi masih ada daerah-daerah tingkat dua yang tidak cepat mengupdate, maka disepakati harus menggunakan NIK, yang dulu Kemensos menggunakan data BPS, tapi Kemensos untuk menentukan rumah tangga yang berhak menerima bantuan sosial itu udah variabelnya lengkap, sudah detail," kata Tjahjo di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Baca juga: Kejati Papua: Rp 60 Miliar Dana Bansos dan Hibah di Keerom Belum Dipertanggungjawabkan

Menurut Tjahjo, dengan berbasis NIK, basis data penerima Bansos yang dimiliki Kemensos juga semakin valid. Oleh karena itu, kata dia, Kemendagri dan Kemensos membangun kesepakatan NIK bisa dimanfaatkan untuk urusan penyaluran dana Bansos.

"Karena sudah sering bicara dengan Pak Mensos, segera kita follow up ini sehingga bantuan-bantuan yang sudah dianggarkan oleh pemerintah atas saran KPK bisa tepat sasaran. Kami siap berdua," kata Tjahjo.

Hal senada juga disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita. Pada dasarnya, kata Agus, Kemensos sudah memiliki data terpadu kesejahteraan sosial.

Data itu mencakup status sosial ekonomi rumah tangga 40 persen terendah yang terdiri dari data demografi, pendidikan, kesehatan, perumahan, kepemilikan aset, dan kepesertaan program bansos dan atau subsidi.

Baca juga: Buwas Rela Hengkang Kalau Mensos Serap 100 Persen Program Bansos

"Data itu dikelola Kemensos. Untuk agar supaya semua program Bansos yang ada di Kemensos bisa efektif, tepat sasaran, maka memang data terpadu basisnya harus NIK. Maka ada koordinasi kerja sama untuk memadankan nama-nama 40 persen itu yang ada di data kami," katanya.

Agus menyatakan dengan berbasis NIK, dana Bansos yang disalurkan diharapkan semakin terhindar dari potensi penyelewengan.

"Kita mempunyai data tepat, pemeringkatan dari keluarga itu kita punya 37 variabel. Dengan adanya pemeringkatan, NIK, maka hal penyelewengan di lapangan akan sulit. Dan bantuan sosial Kemensos itu juga transfer. Dana langsung ditransfer ke penerima manfaat. Dengan proses itu saya yakin penyelewengan akan semakin sulit," paparnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Dirut Garuda Pernah Rangkap Jabatan, Kementerian BUMN Sebut Tak Dilarang

Eks Dirut Garuda Pernah Rangkap Jabatan, Kementerian BUMN Sebut Tak Dilarang

Nasional
Di Mukernas V PPP, Mahfud Sebut Partai Tak Profesional Sebabkan Pemerintahan Tak Bersih

Di Mukernas V PPP, Mahfud Sebut Partai Tak Profesional Sebabkan Pemerintahan Tak Bersih

Nasional
Hapus UN, Kemendikbud Ingin Ciptakan Suasana Bahagia di Sekolah

Hapus UN, Kemendikbud Ingin Ciptakan Suasana Bahagia di Sekolah

Nasional
Mardiono Jadi Wantimpres Jokowi, PPP Sebut Tak Mewakili Partai

Mardiono Jadi Wantimpres Jokowi, PPP Sebut Tak Mewakili Partai

Nasional
Hapus UN, Kemendikbud Prediksi Ratusan Miliar Dapat Dihemat

Hapus UN, Kemendikbud Prediksi Ratusan Miliar Dapat Dihemat

Nasional
Melaju 50 Km Per Jam, Pajero Oleng Tabrak 2 Motor, Suami Istri di Tegal Tewas

Melaju 50 Km Per Jam, Pajero Oleng Tabrak 2 Motor, Suami Istri di Tegal Tewas

Nasional
Buka Mukernas V PPP, Ketua Panitia Sapa Sekjen Versi Muktamar Jakarta

Buka Mukernas V PPP, Ketua Panitia Sapa Sekjen Versi Muktamar Jakarta

Nasional
UN Dihapus, Politisi PDI-P: Kita Enggak Mau yang Kena Pak Jokowi Juga...

UN Dihapus, Politisi PDI-P: Kita Enggak Mau yang Kena Pak Jokowi Juga...

Nasional
Nadiem Beberkan Konsep Merdeka Belajar, Ini 3 Catatan dari PGRI

Nadiem Beberkan Konsep Merdeka Belajar, Ini 3 Catatan dari PGRI

Nasional
PPP Gelar Mukernas V, Bahas Jadwal Muktamar Partai hingga Pilkada 2020

PPP Gelar Mukernas V, Bahas Jadwal Muktamar Partai hingga Pilkada 2020

Nasional
PGRI Dukung Wacana Nadiem Menghapus UN, tapi....

PGRI Dukung Wacana Nadiem Menghapus UN, tapi....

Nasional
Kementerian BUMN Pastikan Krisis Garuda Indonesia Diselesaikan Secepatnya

Kementerian BUMN Pastikan Krisis Garuda Indonesia Diselesaikan Secepatnya

Nasional
UN Dihapus, Anggota Komisi X: Jangan Ganti Menteri, Ganti Kebijakan

UN Dihapus, Anggota Komisi X: Jangan Ganti Menteri, Ganti Kebijakan

Nasional
Anggota Komisi X DPR Tagih Kajian Kemendikbud soal Penghapusan UN

Anggota Komisi X DPR Tagih Kajian Kemendikbud soal Penghapusan UN

Nasional
Kemendagri: Selain Perbankan, Layanan e-KYC Berbasis Data Kependudukan Akan Diterapkan di 33 Rumah Sakit

Kemendagri: Selain Perbankan, Layanan e-KYC Berbasis Data Kependudukan Akan Diterapkan di 33 Rumah Sakit

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X