Penyaluran Bansos Berbasis NIK, Mendagri dan Mensos Harap Kian Tepat Sasaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berharap penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) bisa lebih tepat sasaran dengan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Selama ini oleh Kemensos sudah tepat sasaran. Tetapi masih ada daerah-daerah tingkat dua yang tidak cepat mengupdate, maka disepakati harus menggunakan NIK, yang dulu Kemensos menggunakan data BPS, tapi Kemensos untuk menentukan rumah tangga yang berhak menerima bantuan sosial itu udah variabelnya lengkap, sudah detail," kata Tjahjo di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Baca juga: Kejati Papua: Rp 60 Miliar Dana Bansos dan Hibah di Keerom Belum Dipertanggungjawabkan

Menurut Tjahjo, dengan berbasis NIK, basis data penerima Bansos yang dimiliki Kemensos juga semakin valid. Oleh karena itu, kata dia, Kemendagri dan Kemensos membangun kesepakatan NIK bisa dimanfaatkan untuk urusan penyaluran dana Bansos.

"Karena sudah sering bicara dengan Pak Mensos, segera kita follow up ini sehingga bantuan-bantuan yang sudah dianggarkan oleh pemerintah atas saran KPK bisa tepat sasaran. Kami siap berdua," kata Tjahjo.

Hal senada juga disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita. Pada dasarnya, kata Agus, Kemensos sudah memiliki data terpadu kesejahteraan sosial.

Data itu mencakup status sosial ekonomi rumah tangga 40 persen terendah yang terdiri dari data demografi, pendidikan, kesehatan, perumahan, kepemilikan aset, dan kepesertaan program bansos dan atau subsidi.

Baca juga: Buwas Rela Hengkang Kalau Mensos Serap 100 Persen Program Bansos

"Data itu dikelola Kemensos. Untuk agar supaya semua program Bansos yang ada di Kemensos bisa efektif, tepat sasaran, maka memang data terpadu basisnya harus NIK. Maka ada koordinasi kerja sama untuk memadankan nama-nama 40 persen itu yang ada di data kami," katanya.

Agus menyatakan dengan berbasis NIK, dana Bansos yang disalurkan diharapkan semakin terhindar dari potensi penyelewengan.

"Kita mempunyai data tepat, pemeringkatan dari keluarga itu kita punya 37 variabel. Dengan adanya pemeringkatan, NIK, maka hal penyelewengan di lapangan akan sulit. Dan bantuan sosial Kemensos itu juga transfer. Dana langsung ditransfer ke penerima manfaat. Dengan proses itu saya yakin penyelewengan akan semakin sulit," paparnya.