Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pro Kontra Warga soal Instalasi Gabion di Bundaran HI yang Telan Rp 150 Juta

Kompas.com - 22/08/2019, 14:12 WIB
Ryana Aryadita Umasugi,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemasangan instalasi gabion sebagai pengganti instalasi bambu Getih Getah di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, mengundang berbagai tanggapan masyarakat.

Apalagi pembuatan gabion juga menelan anggaran Rp 150 juta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Salma Dewi (27) mengatakan, jika dilihat, instalasi tersebut kurang menarik.

Menurut dia, justru lebih baik kalau hanya dijadikan taman biasa yang dipenuhi bunga.

"Kurang enak dipandang ya kalau menurut aku. Karena kayak susunan batu tinggi. Ya mungkin aku kurang ngerti seni, cuma buat orang awam kurang menarik," kata Salma kepada Kompas.com, Kamis (22/8/2019).

Baca juga: Begini Bentuk Instalasi Gabion, Pengganti Getih Getah di Bundaran HI

Ketika mengetahui anggaran pembuatan tersebut, Salma menilai bahwa Pemprov DKI justru menghamburkan anggaran.

"Mending buat kepentingan yang lain enggak sih? Biaya Rp 150 juta kan banyak banget itu. Mending dibikin taman atau apa," ucap dia.

Warga lain, Nirwansyah (32), memandang pembangunan instalasi ini sebagai hal positif.

Menurut dia, instalasi seni tidak hanya dilihat dari kacamata awam.

"Mungkin saja ada filosofinya kan. Kadang orang awam lihat seni kan anggapnya jelek, tapi justru itu seninya," ujarnya.

Baca juga: Gabion Pengganti Getih Getah di Bundaran HI...

Ia pun mengapresiasi jika Pemprov DKI bisa lebih sering menghadirkan instalasi seni di tengah masyarakat.

"Enggak apa-apa kalau sering, apalagi hanya di tengah kota gini kan," tutur karyawan swasta ini.

Berbeda dengan Nirwan, Zahri Adrian (28) justru menilai anggaran yang digunakan untuk instalasi batu terlalu besar, padahal anggaran itu bisa digunakan untuk kepentingan lain.

"Saya pikir apa pemerintah kebanyakkan duit ya? Sampai bentukan batu begini saja Rp 150 juta. Mungkin bisa difokusin buat pengendalian polusi yang lain aja sih," kata dia.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kehutanan DKI Jakarta Suzi Marsitawati mengatakan, susunan bebatuan itu disebut instalasi gabion (bronjong).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com