Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sudirman Said Sebut Perlu Infrastruktur Memadai untuk Dukung Mobil Listrik

Kompas.com - 21/08/2019, 17:07 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menyebutkan bahwa Indonesia perlu infrastruktur yang baik untuk dapat menerapkan mobil atau kendaraan bermotor listrik.

Menurut dia, dengan telah ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (battery electric vehicle), hal tersebut menjadi sebuah inisiasi yang baik.

"Nanti industrinya mesti didorong, itu perlu infrastruktur yang memadai," ucap Sudirman Said.

"Tapi itu masa depan kita, lingkungan yang lebih bersih, ramah, dan bersahabat. Lebih baik untuk lingkungan," kata dia.

Baca juga: Ditjen Perhubungan Darat Siapkan Aturan Pengujian Mobil Listrik

Ia mengatakan, adanya perpres tersebut merupakan ide yang baik dari pemerintah tetapi memerlukan infrastruktur yang baik pula.

Contohnya, kata dia, tempat isi ulang energi atau lokasi charging harus dipersiapkan dengan baik.

Kesiapan ini termasuk juga dengan didukung penggunaan mobil konvensional yang seharusnya sudah tidak lagi digunakan jika memakai tenaga listrik.

"Tapi ini perlu bicara mobil, industri atau otomatif, tadi listrik. Ini sesuatu baik yang harus dimulai," ujar dia.

Baca juga: Jokowi Ingin Indonesia Bangun Industri Mobil Listrik Sendiri

Kendati demikian, menurut dia perlu kesungguhan dan konsistensi dari seluruh pemangku kepentingan.

Perpres yang sudah ada itu, harus digunakan sebagai titik awal untuk mendorong seluruh pemangku kepentingan.

Sudirman juga menyatakan bahwa Indonesia mampu melakukan hal tersebut karena memiliki pasar yang besar. Apalagi Indonesia memiliki banyak insinyur yang hebat.

"Ini soal kemampuan yang ada, sesuai dengan pemangku kepentingan maupun pelaku industri," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com