Sudirman Said Sebut Perlu Infrastruktur Memadai untuk Dukung Mobil Listrik

Kompas.com - 21/08/2019, 17:07 WIB
Sudirman Said usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Rabu (21/8/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariSudirman Said usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Rabu (21/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menyebutkan bahwa Indonesia perlu infrastruktur yang baik untuk dapat menerapkan mobil atau kendaraan bermotor listrik.

Menurut dia, dengan telah ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (battery electric vehicle), hal tersebut menjadi sebuah inisiasi yang baik.

"Nanti industrinya mesti didorong, itu perlu infrastruktur yang memadai," ucap Sudirman Said.

"Tapi itu masa depan kita, lingkungan yang lebih bersih, ramah, dan bersahabat. Lebih baik untuk lingkungan," kata dia.

Baca juga: Ditjen Perhubungan Darat Siapkan Aturan Pengujian Mobil Listrik

Ia mengatakan, adanya perpres tersebut merupakan ide yang baik dari pemerintah tetapi memerlukan infrastruktur yang baik pula.

Contohnya, kata dia, tempat isi ulang energi atau lokasi charging harus dipersiapkan dengan baik.

Kesiapan ini termasuk juga dengan didukung penggunaan mobil konvensional yang seharusnya sudah tidak lagi digunakan jika memakai tenaga listrik.

"Tapi ini perlu bicara mobil, industri atau otomatif, tadi listrik. Ini sesuatu baik yang harus dimulai," ujar dia.

Baca juga: Jokowi Ingin Indonesia Bangun Industri Mobil Listrik Sendiri

Kendati demikian, menurut dia perlu kesungguhan dan konsistensi dari seluruh pemangku kepentingan.

Perpres yang sudah ada itu, harus digunakan sebagai titik awal untuk mendorong seluruh pemangku kepentingan.

Sudirman juga menyatakan bahwa Indonesia mampu melakukan hal tersebut karena memiliki pasar yang besar. Apalagi Indonesia memiliki banyak insinyur yang hebat.

"Ini soal kemampuan yang ada, sesuai dengan pemangku kepentingan maupun pelaku industri," tutur dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Nasional
Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Nasional
Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Nasional
Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Nasional
Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Nasional
Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Nasional
Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Nasional
Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Nasional
BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

Nasional
Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

Nasional
Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Nasional
Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Nasional
BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai 'Family Corruption'

BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai "Family Corruption"

Nasional
KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X