Amnesty: Khofifah Minta Maaf Sudah Baik, tetapi Perlu Turun ke Lapangan

Kompas.com - 20/08/2019, 23:46 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Amnesty International Indonesia menilai, pernyataan permintaan maaf Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa atas peristiwa diskriminatif terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang layak diapresiasi.

Manajer Riset Amnesty International Indonesia Papang Hidayat mengatakan, permintaan maaf itu mesti diapresiasi meski diakuinya belum tentu dapat menyelesaikan konflik. 

"Itu tentu saja enggak cukup tapi saya kira itu langkah positif yang harus diapresiasi ya," kata Papang saat ditemui di Kantor KontraS, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2019).

Baca juga: Stafsus Presiden Temui Khofifah Sore Ini, Bahas Dugaan Rasisme terhadap Mahasiswa Papua

Papang menilai, selain meminta maaf, pemerintah seharusnya bisa menghapuskan praktik diskriminasi rasial terhadap mahasiswa dan warga Papua di wilayahnya.

Menurut Papang, pemerintah harus turun menemui warga Papua yang tinggal di daerahnya dan menjamin hak-hak mereka.

"Istilahnya blusukan ke bawah menjamin mahasiswa-mahasiswa papua yang sekolah di tempat mereka terjamin haknya. Hak untuk mendapatkan tempat tinggal, hak untuk mengakses pendidikan, hak untuk beroganisasi secara damai, berkumpul secara damai," ujar Papang.

Ia juga mengatakan, hal tersebut sesungguhnya sudah diatur dalam undang-undang yang poinnya menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh mendiskriminasi kelompok warga tertentu.

Namun, Papang menilai diskriminasi itu dapat terjadi karena adanya stereotipe yang disematkan kepada kelompok warga tertentu

"Ini tugas negara karena ada mandat undang-undangnya untuk menghancurkan mitos-mitos stigmasisasi tadi, salah satunya cukup baik beberapa gubernur datang langsung ke lapangan," kata Papang.

Baca juga: Gubernur Papua Temui Pendemo, Cerita soal Khofifah Minta Maaf

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parwansa menelepon Gubernur Papua untuk meminta maaf terkait kejadian di Surabaya dan Malang, Jawa Timur, yang memicu kerusuhan di Manokwari.

Kerusuhan di Manokwari ini berujung pada pembakaran Gedung DPRD Papua Barat, Senin (19/8/2019).

"Kami telepon Gubernur Papua, mohon maaf. Sama sekali itu bukan suara Jatim. Harus bedakan letupan bersifat personal dengan apa yang menjadi komiten Jatim," kata Khofifah dalam jumpa pers sebagaimana ditayangkan di Kompas TV, Senin kemarin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setuju Pidana Mati Koruptor, Peneliti Pukat UGM: Tetapi Bukan Diobral

Setuju Pidana Mati Koruptor, Peneliti Pukat UGM: Tetapi Bukan Diobral

Nasional
Bertemu Wapres Zambia, Jokowi Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi

Bertemu Wapres Zambia, Jokowi Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi

Nasional
Jokowi Sudah Tiba di Solo, Hadiri Pernikahan Adiknya dengan Ketua MK Anwar Usman

Jokowi Sudah Tiba di Solo, Hadiri Pernikahan Adiknya dengan Ketua MK Anwar Usman

Nasional
ICW Tak Sepakat Hukuman Mati Koruptor, Sebut Tak Akan Beri Efek Jera

ICW Tak Sepakat Hukuman Mati Koruptor, Sebut Tak Akan Beri Efek Jera

Nasional
Pemerintah Putuskan Cabut Ketentuan soal Dokter Gigi dan Pengacara di RKUHP

Pemerintah Putuskan Cabut Ketentuan soal Dokter Gigi dan Pengacara di RKUHP

Nasional
Mantan Komisioner KPK, Saut Situmorang Raih Penghargaan 'Life Time Achievement' dari MACC

Mantan Komisioner KPK, Saut Situmorang Raih Penghargaan "Life Time Achievement" dari MACC

Nasional
UPDATE 25 Mei: Lebih dari 200 Juta Orang Sudah Divaksinasi Dosis 1

UPDATE 25 Mei: Lebih dari 200 Juta Orang Sudah Divaksinasi Dosis 1

Nasional
Komisi III dan Pemerintah Sepakat RKUHP Dibawa Ke Paripurna, Target Pengesahan Juli 2022

Komisi III dan Pemerintah Sepakat RKUHP Dibawa Ke Paripurna, Target Pengesahan Juli 2022

Nasional
UPDATE 25 Mei: Sebaran 315 Kasus Baru Covid-19, DKI Terbanyak

UPDATE 25 Mei: Sebaran 315 Kasus Baru Covid-19, DKI Terbanyak

Nasional
Pemerintah dan Komisi III DPR Sepakat RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Paripurna

Pemerintah dan Komisi III DPR Sepakat RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Paripurna

Nasional
Profil Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Bangsawan yang Jadi Wakil Presiden Ke-2 RI

Profil Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Bangsawan yang Jadi Wakil Presiden Ke-2 RI

Nasional
KPK: Pencarian Harun Masiku Tak Bisa Disampaikan Detail ke Publik

KPK: Pencarian Harun Masiku Tak Bisa Disampaikan Detail ke Publik

Nasional
UPDATE 25 Mei: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 5

UPDATE 25 Mei: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 5

Nasional
UPDATE 25 Mei: 86.020 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,88 Persen

UPDATE 25 Mei: 86.020 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,88 Persen

Nasional
UPDATE 25 Mei: Ada 3.606 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 25 Mei: Ada 3.606 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.