Kompas.com - 20/08/2019, 23:46 WIB
Ketua Lembaga Masyarakat Adat Tanah Papua, Lenis Kagoya (kanan) bersama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (20/8/2019) KOMPAS.com/A. FAIZALKetua Lembaga Masyarakat Adat Tanah Papua, Lenis Kagoya (kanan) bersama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (20/8/2019)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Amnesty International Indonesia menilai, pernyataan permintaan maaf Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa atas peristiwa diskriminatif terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang layak diapresiasi.

Manajer Riset Amnesty International Indonesia Papang Hidayat mengatakan, permintaan maaf itu mesti diapresiasi meski diakuinya belum tentu dapat menyelesaikan konflik. 

"Itu tentu saja enggak cukup tapi saya kira itu langkah positif yang harus diapresiasi ya," kata Papang saat ditemui di Kantor KontraS, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2019).

Baca juga: Stafsus Presiden Temui Khofifah Sore Ini, Bahas Dugaan Rasisme terhadap Mahasiswa Papua

Papang menilai, selain meminta maaf, pemerintah seharusnya bisa menghapuskan praktik diskriminasi rasial terhadap mahasiswa dan warga Papua di wilayahnya.

Menurut Papang, pemerintah harus turun menemui warga Papua yang tinggal di daerahnya dan menjamin hak-hak mereka.

"Istilahnya blusukan ke bawah menjamin mahasiswa-mahasiswa papua yang sekolah di tempat mereka terjamin haknya. Hak untuk mendapatkan tempat tinggal, hak untuk mengakses pendidikan, hak untuk beroganisasi secara damai, berkumpul secara damai," ujar Papang.

Ia juga mengatakan, hal tersebut sesungguhnya sudah diatur dalam undang-undang yang poinnya menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh mendiskriminasi kelompok warga tertentu.

Namun, Papang menilai diskriminasi itu dapat terjadi karena adanya stereotipe yang disematkan kepada kelompok warga tertentu

"Ini tugas negara karena ada mandat undang-undangnya untuk menghancurkan mitos-mitos stigmasisasi tadi, salah satunya cukup baik beberapa gubernur datang langsung ke lapangan," kata Papang.

Baca juga: Gubernur Papua Temui Pendemo, Cerita soal Khofifah Minta Maaf

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parwansa menelepon Gubernur Papua untuk meminta maaf terkait kejadian di Surabaya dan Malang, Jawa Timur, yang memicu kerusuhan di Manokwari.

Kerusuhan di Manokwari ini berujung pada pembakaran Gedung DPRD Papua Barat, Senin (19/8/2019).

"Kami telepon Gubernur Papua, mohon maaf. Sama sekali itu bukan suara Jatim. Harus bedakan letupan bersifat personal dengan apa yang menjadi komiten Jatim," kata Khofifah dalam jumpa pers sebagaimana ditayangkan di Kompas TV, Senin kemarin.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Nasional
Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Nasional
UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

Nasional
UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

Nasional
LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

Nasional
Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.444.229

UPDATE 16 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.444.229

Nasional
UPDATE 16 April: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Capai 58.999

UPDATE 16 April: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Capai 58.999

Nasional
Polisi Masih Buru 3 DPO Terduga Teroris di Jakarta dan Sekitarnya

Polisi Masih Buru 3 DPO Terduga Teroris di Jakarta dan Sekitarnya

Nasional
UPDATE 16 April: 43.196 Orang Meninggal akibat Covid-19

UPDATE 16 April: 43.196 Orang Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Polri: DPO Teroris di Jakarta Serahkan Diri karena Identitasnya Tersebar di Medsos

Polri: DPO Teroris di Jakarta Serahkan Diri karena Identitasnya Tersebar di Medsos

Nasional
UPDATE: Kini Ada 1.594.722 Kasus Covid-19 Indonesia, Bertambah 5.363

UPDATE: Kini Ada 1.594.722 Kasus Covid-19 Indonesia, Bertambah 5.363

Nasional
Satgas BLBI Dibentuk Pemerintah, Politikus Demokrat: Harusnya Tak Perlu Ada

Satgas BLBI Dibentuk Pemerintah, Politikus Demokrat: Harusnya Tak Perlu Ada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X