Jokowi Akan Berkunjung ke Papua untuk Serap Aspirasi

Kompas.com - 20/08/2019, 12:13 WIB
Presiden Joko Widodo didampingi istrinya, Iriana Widodo, menyambangi pabrik sagu terbesar di Papua, Jumat (1/1/2016). Ambaranie Nadia K.MPresiden Joko Widodo didampingi istrinya, Iriana Widodo, menyambangi pabrik sagu terbesar di Papua, Jumat (1/1/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo dikabarkan akan kembali berkunjung ke Provinsi Papua dalam waktu dekat.

Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya mengatakan, rencana kunjungan ini berkaitan dengan dugaan persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua yang berujung pada kerusuhan di Manokwari, Papua Barat.

"Mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita ajak Pak Presiden ke Papua lagi untuk berdialog, berdiskusi dengan masyarakat Papua," ujar Lenis seusai bertemu Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Baca juga: Kata Jokowi dan Kalla Soal Rusuh Manokwari dan Akar Masalahnya...


Lenis mengatakan, dalam kunjungan ke Papua nanti Presiden akan menampung aspirasi dan masukan dari masyarakat Papua dan Papua Barat.

Aspirasi itu tidak hanya yang berkaitan dengan dugaan rasisme dan persekusi mahasiswa Papua di Surabaya dan kerusuhan di Manokwari.

Kepala Negara juga akan mendengarkan aspirasi masyarakat Papua terkait pemerintahan periode 2019-2024.

"Mungkin harapan-harapan apa saja yang masyarakat Papua pikirkan, kami akan minta langsung kepada Presiden. Mudah-mudahan minggu depan atau bulan ini supaya Presiden ke Papua dan ketemu langsung masyarakat Papua dan Papua Barat," ujar Lenis.

Diberitakan, kerusuhan terjadi di Manokwari, Papua Barat, Senin kemarin. Gedung DPRD Papua Barat, eks kantor gubernur, dan sejumlah fasilitas umum dibakar.

Baca juga: Polri Buru Pelaku Rasisme terhadap Mahasiswa Papua

Aksi itu merupakan luapan kemarahan masyarakat atas dugaan diskriminasi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya sebelumnya.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo juga sudah berjanji mengusut tuntas dugaan rasisme terhadap mahasiswa asal Papua itu.

Dedi mengatakan, pintu masuk penyelidikan adalah dari video yang disebarkan dan viral di media sosial.

Video itu menampilkan situasi ketika mahasiswa asal Papua di asrama Surabaya didatangi sekelompok ormas serta personel Polri dan TNI terkait dugaan penghinaan bendera Merah Putih, Jumat (16/8/2019).

"Nanti akan kami coba dalami lagi. Alat bukti dari video itu dulu. Video itu didalami dulu. Setelah itu barulah siapa orang-orang atau oknum-oknum yang terlibat menyampaikan diksi dalam narasi (rasisme) seperti itu," ujar Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin.

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Nasional
Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Nasional
Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Nasional
Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Nasional
Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Nasional
Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Nasional
Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Nasional
Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Nasional
Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Nasional
Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Nasional
Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Nasional
Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X