Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon Sepakat Ibu Kota Dipindah, Ia Sarankan ke Jonggol atau Kertajati

Kompas.com - 19/08/2019, 21:53 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon sepakat ibu kota dipindah.

Namun, ia meminta pemerintah melakukan pengkajian mendalam terkait rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan.

"Yang penting apakah urgensinya, waktunya kapan, dan di mana tempatnya. Saya kira itu yang perlu dilakukan pengkajian yang mendalam," kata Fadli Zon saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/8/2019).

Menurut Fadli, dalam pemindahan ibu kota, Indonesia bisa belajar dari Malaysia yang memindahkan ibu kota negara tak jauh dari ibu kota sebelumnya.

Oleh sebab itu, ia mengusulkan pemindahan ibu kota negara tidak jauh dari Jakarta, yaitu ke wilayah yang sangat memungkinkan dari segi sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur. 

Baca juga: Soal Rencana Pemindahan Ibu Kota, Tina Toon Ibaratkan Jakarta seperti New York

Ia menyarankan pemindahan ibu kota negara ke wilayah Jonggol di Kabupaten Bogor atau Kertajati di Kabupaten Majalengka.

"Misalnya ke wilayah yang dekat seperti di Jonggol atau mungkin di Kertajati begitu ya," ujar Fadli Zon.

"Itu sangat memungkinkan secara kalkulasi dan SDM. Sumber daya dan infrastruktur sebagainya," kata dia. 

Ketika ditanya soal alasan pemindahan ibu kota oleh Presiden Joko Widodo untuk pemerataan pembangunan, Fadli mengatakan, usulan pemindahan ibu kota negara itu harus mempertimbangkan keuangan negara.

"Ya, itu kan bukan ide Pak Jokowi, itu kan ide Bung Karno. Jadi kalau kita sudah cukup banyak uang dan kita sudah cukup ini, ya enggak ada masalah," tutur Fadli Zon.

"Kalau perlu pusat-pusat itu dipisah-pisahkan sehingga sentral pertumbuhan barunya banyak gitu," papar dia.

Baca juga: Sidang Bersama DPD-DPR, Jokowi Minta Izin Pindah Ibu Kota ke Kalimantan

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com