Kendalikan Situasi di Manokwari, Polri dan TNI Terjunkan 900 Personel

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian RI atau Polri menerjunkan tujuh satuan setingkat kompi (SSK) untuk mengendalikan unjuk rasa yang berbuntut kerusuhan di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8/2019).

Sementara, TNI menurunkan personelnya sebanyak dua SSK. Satu SSK terdiri dari 100 orang. Dengan begitu, terdapat 900 personel TNI-Polri yang berjaga-jaga.

"Kalau dari TNI saat ini masih ada dua SSK, kalau polisi ada tujuh SSK yang berusaha semaksimal mungkin menetralisasi kejadian di Manokwari," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin.

Menurut keterangan polisi, massa yang berunjuk rasa tersebut terprovokasi konten negatif di media sosial terkait penangkapan mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.

Baca juga: Rusuh Manokwari, Fadli Zon Minta Investigasi Dimulai dari Hal Ini...

Konten yang dibangun di media sosial dan tersebar di antara warga Papua, lanjut Dedi, dapat membangun opini bahwa peristiwa penangkapan mahasiswa Papua adalah bentuk diskriminasi rasial.

Padahal, Dedi memastikan bahwa penangkapan mahasiswa Papua di Surabaya itu sudah selesai secara hukum.

Awalnya, polisi menerima laporan mengenai perusakan bendera Merah Putih di asrama mahasiswa Papua. Kemudian, polisi memeriksa beberapa mahasiswa yang tinggal di asrama.

Karena tidak menemukan unsur pidana, kepolisian pun melepaskan mereka kembali. Proses itu merupakan proses yang wajar dalam hukum.

"Peristiwa Surabaya sendiri sudah cukup kondusif dan berhasil diredam dengan baik. Tapi karena hal tersebut disebarkan oleh akun yang tidak bertanggung jawab, membakar atau mengagitasi mereka dan dianggap narasi tersebut adalah diskriminasi," ujar Dedi.

Baca juga: Mabes Polri: Rusuh Manokwari Disebabkan Provokasi di Media Sosial

Polisi pun sudah melakukan profiling terhadap pemilik akun yang diduga menyebarkan konten provokatif tersebut.

Polisi akan menindak tegas apabila menemukan unsur melanggar hukum.

Kepolisian pun berharap warga Papua, baik yang ada di Pulau Papua maupun di penjuru Indonesia dapat menahan diri serta tidak terprovokasi, khususnya oleh pesan berantai di media sosial yang membentuk opini tertentu.

Diberitakan, protes atas penangkapan mahasiswa Papua di Surabaya, Malang dan Semarang, masih berlanjut di Manokwari, Papua Barat, Senin pagi.

Aksi massa ini berunjung anarkistis. Pengunjuk rasa bahkan membakar kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Barat di Jalan Siliwangi, Manokwari.

Baca juga: Ada Kerusuhan, Mendagri Pastikan Pelayanan di Manokwari Tetap Jalan

Selain Gedung DPRD Papua Barat, massa juga membakar sejumlah kendaraan roda dua dan roda empat.

Tidak hanya itu, massa juga melakukan pelemparan terhadap Kapolda Papua Barat dan Pangdam XVIII/Kasuari, yang datang untuk menenangkan massa.

Untuk menghentikan aksi anarkistis tersebut, polisi terpaksa menembakan gas air mata.

Meski sempat terjadi kerusuhan, namun kepolisian dibantu TNI masih terus melakukan negosiasi untuk mengendalikan situasi.