Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kelakar Fahri Hamzah soal Pakaian Adat Sasak yang Dipakai Jokowi

Kompas.com - 16/08/2019, 14:18 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berkelakar tentang pakaian adat Sasak asal Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dikenakan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Bersama DPD-DPR 2019 pada Jumat (16/8/2019).

Fahri berkelakar, Jokowi telah seimbang karena saat ini memakai pakaian dari daerah kekalahannya saat Pilpres 2019, yaitu NTB.

Sebelumnya, Jokowi pernah memakai pakaian adat Bali, salah satu wilayah kemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Baca juga: Pidato Kenegaraan, Jokowi Ganti Kostum Pakai Baju Adat Sasak

Jokowi mengenakan pakaian adat Bali saat menghadiri Kongres V PDI Perjuangan di Bali, Kamis (8/8/2019).

"Kan waktu itu di Bali dia bilang pakai (pakaian) adat Bali karena menang (pilpres) di Bali," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

"Sekarang (pakai pakian Sasak) karena kalah di NTB. Baguslah, balance," tuturnya.

Secara pribadi, Fahri mengucap terima kasih karena Jokowi telah mengenakan pakaian adat dari tanah kelahirannya.

"Saya berterima kasih," kata Fahri.

Baca juga: Pakai Baju Adat Sasak, Jokowi Perlihatkan Indonesia Bukan Hanya Jakarta dan Jawa

Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat Sasak, Nusa Tenggara Barat, dalam menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Bersama DPD-DPR, Jumat (16/8/2019).

"Ini pakaian adat dari bumi Sasak," ucap Jokowi sebelum menyampaikan pidato kenegaraan.

Saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR, Jokowi masih mengenakan pakaian sipil formal, yaitu jas dan dasi.

Dia kemudian berganti pakaian adat saat menyampaikan pidato kenegaraan.

Menurut Jokowi, dia mengenakan pakaian adat Sasak untuk memperlihatkan semangat pendiri bangsa mengenai keindonesiaan.

"Saya mengajak kembali kepada semangat pendiri bangsa. Bahwa Indonesia bukan hanya Jakarta, bukan hanya Jawa," ucap Jokowi.

"Indonesia adalah seluruh pelosok Tanah Air," kata dia.

Dengan demikian, Jokowi pun menyatakan bahwa pembangunan yang perlu dilakukan sebaiknya tidak hanya berpusat di satu wilayah.

"Pembangunan yang dilakukan harus Indonesia-sentris, dinikmati oleh seluruh pelosok di Nusantara," kata dia.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com