Zulkifli: MPR Isi Ketidakhadiran Negara saat Deideologisasi Pancasila Terjadi

Kompas.com - 16/08/2019, 10:13 WIB
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengimbau masyarakat untuk merajut kembali persatuan.Dok. Humas MPR RI Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengimbau masyarakat untuk merajut kembali persatuan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Zulkifli Hasan menyebutkan MPR telah berinisiatif mengisi ketidakhadiran negara saat deideologisasi Pancasila terjadi di negeri ini.

Dalam pidato Pembukaan Sidang Tahunan MPR 2019 di Gedung DPR/MPR, Jumat (16/8/2019), Zulkfili menyebutkan bahwa langkah MPR tersebut adalah dengan melakukan pemantapan mental dan ideologi bangsa melalui kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI.

"MPR mengambil peran sebagai lembaga pengawal ideologi bangsa, karena terjadi de-ideologisasi Pancasila pasca reformasi," kata Zulkfili Hasan dalam pidatonya.

Baca juga: Ketua MPR: Tak Boleh Ada Rakyat yang Bodoh karena Tak Bisa Sekolah


Ia mengatakan, proses de-ideologisasi tersebut bisa dilihat dari beberapa hal, di antaranya adalah nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila semakin tergerus dalam fenomena globalisasi.

Termasuk juga nilai-nilai individualisme, liberalisme, dan ekstremisme yang seolah harus diterima sebagai standar nilai baru terbaik dalam pembangunan sistem politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Baca juga: Sidang Tahunan MPR, Zulkifli Hasan Mengulang-ulang Pernyataan soal Amandemen Terbatas

Selain itu, dicabutnya P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) dan dibubarkannya BP7 (Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) juga menjadi bentuk lain dari de-ideologisasi Pancasila.

"Lalu dilakukan juga penghapusan mata pelajaran Pancasila dari mata pelajaran pokok di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi," kata dia.

Menurut dia, kehadiran negara dan pemerintah untuk menyosialisasikan dan membina mental ideologi bangsa merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

Baca juga: Tutup Sidang Tahunan MPR, Ketua MPR Berpantun Dukungan untuk Jokowi

Dalam perkembangannya, kata dia, pemerintah akhirnya berhasil membentuk badan khusus bernama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2018.

"Hal ini menunjukkan komitmen kuat Presiden Joko Widodo dalam menjaga ideologi bangsa sehingga ada dua lembaga yang bertugas melakukan upaya pemantapan mental ideologi bangsa, yaitu MPR dan BPIP," kata dia.

Kolaborasi dan sinergitas kedua lembaga ini disebutkan dia akan mengoptimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam mempertahankan ideologi bangsa.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Fadli Zon Usul Jajak Pendapat Pemindahan Ibu Kota, Pakar: Tak Ada Dasar Hukumnya

Fadli Zon Usul Jajak Pendapat Pemindahan Ibu Kota, Pakar: Tak Ada Dasar Hukumnya

Nasional
Ada Capim KPK yang Diduga Terima Gratifikasi tetapi Lolos, Ini Kata Pansel

Ada Capim KPK yang Diduga Terima Gratifikasi tetapi Lolos, Ini Kata Pansel

Nasional
Yorrys Raweyai: Blokir Internet di Papua Bukan Solusi

Yorrys Raweyai: Blokir Internet di Papua Bukan Solusi

Nasional
Jokowi Diharapkan Beri Perhatian Lebih atas Seleksi Capim KPK

Jokowi Diharapkan Beri Perhatian Lebih atas Seleksi Capim KPK

Nasional
Mendagri: Saya Sering Pindah ke Mobil Patwal karena Crown Mogok

Mendagri: Saya Sering Pindah ke Mobil Patwal karena Crown Mogok

Nasional
PPP: Amandemen Terbatas UUD 1945 Tak Mengagendakan MPR sebagai Lembaga Tertinggi

PPP: Amandemen Terbatas UUD 1945 Tak Mengagendakan MPR sebagai Lembaga Tertinggi

Nasional
Presiden Jokowi Didesak Evaluasi Pansel Capim KPK

Presiden Jokowi Didesak Evaluasi Pansel Capim KPK

Nasional
Tanggapan Kapolda Sumsel Lolos Tahap Profile Assessment Capim KPK

Tanggapan Kapolda Sumsel Lolos Tahap Profile Assessment Capim KPK

Nasional
Perwakilan KPK yang Kandas jadi Pimpinan Lembaga Anti Rasuah...

Perwakilan KPK yang Kandas jadi Pimpinan Lembaga Anti Rasuah...

Nasional
KPK Ungkap Kepatuhan LHKPN Capim KPK yang Lolos 'Profile Asssessment'

KPK Ungkap Kepatuhan LHKPN Capim KPK yang Lolos "Profile Asssessment"

Nasional
Polri Benarkan Informasi Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Polri Benarkan Informasi Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Nasional
Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Nasional
Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Nasional
KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

Nasional
Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X