Zulkifli: MPR Isi Ketidakhadiran Negara saat Deideologisasi Pancasila Terjadi

Kompas.com - 16/08/2019, 10:13 WIB
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengimbau masyarakat untuk merajut kembali persatuan. Dok. Humas MPR RIKetua MPR RI Zulkifli Hasan mengimbau masyarakat untuk merajut kembali persatuan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Zulkifli Hasan menyebutkan MPR telah berinisiatif mengisi ketidakhadiran negara saat deideologisasi Pancasila terjadi di negeri ini.

Dalam pidato Pembukaan Sidang Tahunan MPR 2019 di Gedung DPR/MPR, Jumat (16/8/2019), Zulkfili menyebutkan bahwa langkah MPR tersebut adalah dengan melakukan pemantapan mental dan ideologi bangsa melalui kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI.

"MPR mengambil peran sebagai lembaga pengawal ideologi bangsa, karena terjadi de-ideologisasi Pancasila pasca reformasi," kata Zulkfili Hasan dalam pidatonya.

Baca juga: Ketua MPR: Tak Boleh Ada Rakyat yang Bodoh karena Tak Bisa Sekolah

Ia mengatakan, proses de-ideologisasi tersebut bisa dilihat dari beberapa hal, di antaranya adalah nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila semakin tergerus dalam fenomena globalisasi.

Termasuk juga nilai-nilai individualisme, liberalisme, dan ekstremisme yang seolah harus diterima sebagai standar nilai baru terbaik dalam pembangunan sistem politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Baca juga: Sidang Tahunan MPR, Zulkifli Hasan Mengulang-ulang Pernyataan soal Amandemen Terbatas

Selain itu, dicabutnya P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) dan dibubarkannya BP7 (Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) juga menjadi bentuk lain dari de-ideologisasi Pancasila.

"Lalu dilakukan juga penghapusan mata pelajaran Pancasila dari mata pelajaran pokok di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi," kata dia.

Menurut dia, kehadiran negara dan pemerintah untuk menyosialisasikan dan membina mental ideologi bangsa merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

Baca juga: Tutup Sidang Tahunan MPR, Ketua MPR Berpantun Dukungan untuk Jokowi

Dalam perkembangannya, kata dia, pemerintah akhirnya berhasil membentuk badan khusus bernama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2018.

"Hal ini menunjukkan komitmen kuat Presiden Joko Widodo dalam menjaga ideologi bangsa sehingga ada dua lembaga yang bertugas melakukan upaya pemantapan mental ideologi bangsa, yaitu MPR dan BPIP," kata dia.

Kolaborasi dan sinergitas kedua lembaga ini disebutkan dia akan mengoptimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam mempertahankan ideologi bangsa.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X