Menurut Moeldoko, Karhutla Sulit Dipadamkan Karena Banyaknya Titik Api

Kompas.com - 15/08/2019, 17:56 WIB
Petugas Manggala Agni memadamkan api karhutla di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Riau, Senin (5/8/2019). IDONPetugas Manggala Agni memadamkan api karhutla di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Riau, Senin (5/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, pemerintah kesulitan memadamkan kebakaran hutan dan lahan ( karhutla) di Sumatera dan Kalimantan.

Pasalnya, tim gabungan yang terdiri dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Polri, TNI dan pemerintah daerah menemukan banyaknya jumlah titik api (hotspot).

"Memang tidak mudah, karena sumber titiknya itu banyak. Kalau diperbandingkan dengan yang lalu, dulu padat asapnya tetapi titiknya kurang. Sekarang ini titiknya banyak, tapi kepadatannya kurang," ujar Moeldoko di kantornya di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (15/8/2019).

"Titik (api) banyak inilah yang memerlukan kekuatan besar karena terpencar-pencar dan ini tidak mudah, itu kira-kira. Memang situasi ini yang memberikan kesulitan kepada aparat yang bekerja di lapangan. Jadi kami sudah bekerja keras," lanjut dia.

Baca juga: Polisi Selidiki 6 Perusahaan dan Tangkap 30 Orang Terkait Karhutla di Kalbar

Ia menambahkan, pemerintah telah menginstruksikan aparat di lapangan disebar di semua titik api yang terpantau.

Mantan Panglima TNI itu menegaskan, pemerintah melalui Polri akan menindak tegas terhadap pelaku pembakaran hutan, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun korporasi.

"Saya sudah bicara panjang lebar dengan menteri kehutanan, kami akan melakukan tindakan yang keras. Lebih keras lagi terhadap para pelanggar itu. Apakah itu korporasi, apakah itu perorangan," lanjut dia.

Baca juga: Kapolri Bentuk Tim Asistensi Karhutla di Riau, Jambi, Kalteng, dan Kalbar

Diketahui, hingga saat ini karhutla masih terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Di Kalimantan Tengah, karhutla sudah mendekati wilayah pemukiman penduduk.

Di Kalimantan Barat, polisi sudah mengusut 26 kasus dengan 30 tersangka atas kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya.

Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Kombes (Pol) Donny Charles Go menambahkan, pihaknya juga tengah menyelidiki enam perusahaan yang lahan konsesinya diduga ada titik api.

"Polda Kalbar terus bekerja untuk menekan praktik pembakaran lahan. Selain perorangan, keterlibatan korporasi juga sedang didalami," kata Donny, Kamis (15/8/2019).

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: Kewirausahaan Perlu Ditumbuhkan Sejak Usia Muda

Wapres: Kewirausahaan Perlu Ditumbuhkan Sejak Usia Muda

Nasional
Survei Litbang Kompas Setahun Jokowi-Ma'ruf: 46,3 Persen Tak Puas, 39,7 Persen Puas

Survei Litbang Kompas Setahun Jokowi-Ma'ruf: 46,3 Persen Tak Puas, 39,7 Persen Puas

Nasional
Survei Litbang Kompas: Lebih dari 61 Persen Responden Yakin Pemerintah Bisa Selesaikan Isu Kesehatan-Ekonomi

Survei Litbang Kompas: Lebih dari 61 Persen Responden Yakin Pemerintah Bisa Selesaikan Isu Kesehatan-Ekonomi

Nasional
Jelang Libur Panjang, Mendagri: Berlibur di Sini Saja Sambil Beres-beres Rumah

Jelang Libur Panjang, Mendagri: Berlibur di Sini Saja Sambil Beres-beres Rumah

Nasional
Kepala BNPB Harap Pemerintah Daerah Alokasikan Dana dari APBD untuk Rawat Sungai

Kepala BNPB Harap Pemerintah Daerah Alokasikan Dana dari APBD untuk Rawat Sungai

Nasional
KASBI Tak Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja di MK, Alasannya?

KASBI Tak Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja di MK, Alasannya?

Nasional
Airlangga: Pemanfaatan Teknologi Digital oleh Pelaku UMKM Masih Terkendala

Airlangga: Pemanfaatan Teknologi Digital oleh Pelaku UMKM Masih Terkendala

Nasional
Mendagri Tegur Pemkot Bandar Lampung Karena Realisasi NPHD Macet

Mendagri Tegur Pemkot Bandar Lampung Karena Realisasi NPHD Macet

Nasional
BNPB Ingatkan Pulau Jawa Waspadai Fenomena Banjir dan Longsor

BNPB Ingatkan Pulau Jawa Waspadai Fenomena Banjir dan Longsor

Nasional
Teten Masduki Sebut UU Cipta Kerja Jamin Sertifikasi Halal untuk UMKM Tanpa Biaya

Teten Masduki Sebut UU Cipta Kerja Jamin Sertifikasi Halal untuk UMKM Tanpa Biaya

Nasional
Setahun Wapres Ma'ruf Amin: Fokus Ekonomi Syariah dan Stunting, Apa Saja Hasilnya?

Setahun Wapres Ma'ruf Amin: Fokus Ekonomi Syariah dan Stunting, Apa Saja Hasilnya?

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, PDI-P: Pandemi Covid-19 Tantangan Berat yang Tak Terbayangkan

Setahun Jokowi-Ma'ruf, PDI-P: Pandemi Covid-19 Tantangan Berat yang Tak Terbayangkan

Nasional
Jelang Libur Panjang, Mendagri Disebut Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

Jelang Libur Panjang, Mendagri Disebut Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ada yang Ragukan Vaksin Covid-19 dari China, Ini Tanggapan Kemenkes

Ada yang Ragukan Vaksin Covid-19 dari China, Ini Tanggapan Kemenkes

Nasional
Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Perkuat Pelaku UMKM

Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Perkuat Pelaku UMKM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X