Presiden Jokowi Kukuhkan 68 Anggota Paskibraka 2019

Kompas.com - 15/08/2019, 15:46 WIB
Presiden Joko Widodo mengukuhkan 68 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang akan bertugas pada upacara kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia, 17 Agustus 2019 mendatang. Pengukuhan dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta,  Kamis (15/8/2019) siang. KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Joko Widodo mengukuhkan 68 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang akan bertugas pada upacara kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia, 17 Agustus 2019 mendatang. Pengukuhan dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/8/2019) siang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengukuhkan 68 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka ( Paskibraka) yang akan bertugas pada upacara peringatan kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia, 17 Agustus 2019 mendatang.

Pengukuhan dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/8/2019) siang.

Pengamatan Kompas.com, acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya kemudian dilanjutkan dengan pengucapan ikrar pemuda Indonesia.'

Baca juga: Kisah Anak Sopir Truk Terpilih Jadi Paskibraka Nasional, Tangis Ibu hingga Putra Kebanggaan Daerah

Berikut ikrar yang diucapkan para Paskibraka:

"Kami pemuda Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami pemuda Indonesia bertanah air satu, tanah air Indonesia.

Kami pemuda Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami pemuda Indonesia bernegara satu, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kami pemuda Indonesia menjaga ideologi negara, ideologi Pancasila,

Kami pemuda Indonesia selalu taat kepada konstitusi, UUD 1945. Kami pemuda Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Kami pemuda Indonesia bersatu dalam perbedaan, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Kami pemuda Indonesia berkomitmen mewujudkan masyarakat adil dan makmur di bawah ridha dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhai ikrar kami."

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X