Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diingatkan, Bahaya jika Tak Perhatikan Anak-anak Nduga di Pengungsian

Kompas.com - 14/08/2019, 14:31 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendampingan dari pemerintah pusat kepada warga Kabupaten Nduga, Papua yang mengalami konflik sangat diperlukan.

Pendidikan dinilai sebagai hal yang penting bagi anak-anak korban konflik yang terjadi sejak 2 Desember 2018 lalu itu.

Direktur Eksekutif Yayasan Teratai Hati Papua Pater Jhon Jongga mengatakan, berdasarkan data Tim Kemanusiaan Kabupaten Nduga, ada 840-2.500 anak Kabupaten Nduga yang mengungsi di Kabupaten Wamena.

"Generasi-generasi potensial ini kita lalai, tidak memperhatikan. Saya pikir pemerintah tidak akan mampu menghadapi gerakan yang lebih dahsyat ke depan (jika dibiarkan)," ujar Jhon di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019).

Baca juga: 182 Orang Disebut Jadi Korban Jiwa Konflik di Nduga

Ia mencontohkan, sosok Egianus Kogoya, pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang bertanggung jawab atas konflik Nduga yang merupakan sosok pemuda.

Egianus, kata dia, semasa kecil pasti pernah menyaksikan keluarga atau tetangganya yang disiksa dan dibunuh gara-gara sebuah konflik.

"Jadi tidak menutup kemungkinan, dari jumlah itu (anak-anak Nduga yang mengungsi) akan lahir tokoh-tokoh pejuang baru bagi Papua yang bahaya bagi negara," ucap dia.

Kelompok-kelompok seperti itu, menurut dia, akan berani mati memperjuangkan keinginannya karena ada rasa kekecewaan. 

"Anak-anak ini perlu ditangani dengan baik untuk secara psikologis, pendampingan khsusus karena ini generasi masa depan yang lebih dahsyat, tetapi sampai saat ini tidak ada penanganan," tutur dia.

Jumlah anak-anak korban konflik Nduga yang didapatkannya ini, kata dia, baru data yang diambil dari pengungsi Nduga di Wamena.

Baca juga: Polemik Penarikan Pasukan TNI/Polri dan Krisis Sosial di Nduga...

Sementara itu, untuk daerah-daerah lainnya seperti Yahukimo, Lani Jaya, Puncak Jaya, Asmat belum diketahui jumlahnya. 

Adapun konflik di Kabupaten Nduga berawal dari pembantaian terhadap karyawan PT Istaka Karya pada 2 Deaember 2018 di Gunung Kabo.

Sampai saat ini, situasi Nduga tidak aman. Konflik terjadi antara personel TNI-Polri dan kelompok yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com