Kompas.com - 14/08/2019, 14:22 WIB
Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua Theo Hesegem saat memberi laporan soal kasus konflik di Kabupaten Nduga, Papua, Rabu (14/8/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariDirektur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua Theo Hesegem saat memberi laporan soal kasus konflik di Kabupaten Nduga, Papua, Rabu (14/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Konflik yang terjadi di Kabupaten Nduga, Papua membuat masyarakatnya mengungsi dari kampungnya.

Sejauh ini, menurut Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, sebanyak 182 orang korban jiwa akibat konflik yang bermula dari pembantaian terhadap karyawan PT Istaka Karya di Gunung Kabo.

Setelah peristiwa pembunuhan itu, TNI dan Polri menggelar operasi untuk mencari para pelaku. 

Kedatangan aparat keamanan yang menimbulkan konflik membuat sebagian masyarakat setempat mengungsi. 

Theo mengungkapkan, sedianya ada 184 orang korban yang satu orang di antaranya masih hidup, dan 1 orang lagi diduga masih hidup.

Baca juga: Bupati Minta Semua Pasukan Ditarik dari Nduga, Ini Pernyataan TNI

"Kami sudah diskusi, bicara dengan Danrem Papua, anak ini (yang masih hidup) akan kami cek. Nanti kami akan kerja sama, tapi yang akan masuk ke sana hanya pihak gereja, wartawan, LSM, dan pemerhati HAM. TNI-Polri tak akan ikut," ujar Theo saat menyampaikan hasil laporan dugaan korban kekerasan di Kabupaten Nduga di Kantor Amnesty Internasional di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam laporan kedua yang disampaikan itu, kata dia, terdapat beberapa korban yang meninggal dengan berbagai penyebab.

Di antaranya korban kekerasan fisik yang ditembak atau yang dilakukan penghilangan serta mereka yang mengungsi.

"Kami lihat ini korban terus bertambah, pengungsi banyak yang meninggal. Anak-anak 1-18 tahun meninggal karena ada yang sakit, hidup lama di hutan, ada yang melahirkan meninggal, sakit, kedinginan meninggal," ujar dia.

Para pengungsi yang melahirkan dan meninggal tersebut, kata dia, dikarenakan tidak mendapat pertolongan medis. Terutama mereka yang mengungsi ke hutan.

Pasalnya, para pengungsi di Kabupaten Nduga mengamankan diri ke berbagai tempat.

Tempat pengungsian tersebut adalah daerah lain seperti Kabupaten Wamena, Yahukimo, Asmat, Timika, Asmat, Paro, dan Kenyang. Kemudian adapula yang mengungsi ke hutan.

Baca juga: Polemik Penarikan Pasukan TNI/Polri dan Krisis Sosial di Nduga...

Adapun konflik di Kabupaten Nduga berawal dari pembantaian terhadal karyawan PT Istaka Karya pada 2 Deaember 2018 di Gunung Kabo.

Konflik yang terjadi adalah antara personel TNI-Polri dengan kelompok yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Hal ini membuat masyarakat Nduga sendiri menjadi korban.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Nasional
Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Nasional
Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Nasional
Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Nasional
KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

Nasional
Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X