Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kekurangan Guru, Mendikbud Minta yang Sudah Pensiun Tetap Mengajar

Kompas.com - 14/08/2019, 12:18 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta guru yang sudah pensiun untuk tetap mengajar. Hal ini sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan guru.

"Kita meminta guru-guru yang sudah pensiun memperpanjang masa pengabdiannya di sekolah-sekolah sambil menunggu diangkatnya guru pengganti melalui rekrutmen ASN," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Mendikbud menyebut, tahun ini diperkirakan ada 52.000 guru yang pensiun. Di sisi lain, ia belum bisa memastikan apakah pemerintah bisa merekrut guru PNS sebanyak itu pada tahun ini.

Baca juga: Guru Honorer di Depok Keluhkan Gaji yang Terlambat Hampir 3 Bulan

Sementara itu, ia juga meminta sekolah tak lagi mengangkat guru honorer karena pemerintah sendiri saat ini sedang mengupayakan untuk mengangkat para honorer menjadi PNS.

"Kalau (sekolah) angkat honorer terus, enggak selesai-selesai nanti kita," kata dia.

Menurut Muhadjir, tunjangan bagi guru pensiunan yang tetap mengajar nantinya bisa diambil dari dana Bantuan Operasional Sekolah. Muhadjir berharap guru yang sudah pensiun itu bisa mengajar hingga ada PNS guru yang menggantikannya.

"Sekuatnya lah, sampai datang guru pengganti. Dan makanya ini rekrutmen ASN untuk guru tidak boleh ada moratorium sekarang, tiap tahun harus ada pengangkatan," kata dia.

Baca juga: Kisah Abah Landoeng Jadi Guru di Zaman Perang Kemerdekaan, Keliling Mengajar Pakai Sepeda Tanpa Digaji

Menurut Muhadjir, pengangkatan guru menjadi ASN akan terbagi dalam tiga skema. Pertama, mengangkat guru honorer yang saat ini jumlahnya mencapai 700.000 lebih. Ia menargetkan ini bisa selesai dalam 5 tahun kedepan.

Skema kedua adalah mengganti guru yang masa pensiunnya akan berakhir. Ketiga untuk menambah atau mengangkat guru baru dikarenakan adanya penambahan jumlah sekolah.

"Jadi skemanya sperti itu dan harus konsisten, berkelanjutan, dan tidak boleh lagi ada moratorium. Karena satu dua tahun moratorium pasti amburadul lagi nanti," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com