Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kekurangan Guru, Mendikbud Minta yang Sudah Pensiun Tetap Mengajar

Kompas.com - 14/08/2019, 12:18 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta guru yang sudah pensiun untuk tetap mengajar. Hal ini sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan guru.

"Kita meminta guru-guru yang sudah pensiun memperpanjang masa pengabdiannya di sekolah-sekolah sambil menunggu diangkatnya guru pengganti melalui rekrutmen ASN," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Mendikbud menyebut, tahun ini diperkirakan ada 52.000 guru yang pensiun. Di sisi lain, ia belum bisa memastikan apakah pemerintah bisa merekrut guru PNS sebanyak itu pada tahun ini.

Baca juga: Guru Honorer di Depok Keluhkan Gaji yang Terlambat Hampir 3 Bulan

Sementara itu, ia juga meminta sekolah tak lagi mengangkat guru honorer karena pemerintah sendiri saat ini sedang mengupayakan untuk mengangkat para honorer menjadi PNS.

"Kalau (sekolah) angkat honorer terus, enggak selesai-selesai nanti kita," kata dia.

Menurut Muhadjir, tunjangan bagi guru pensiunan yang tetap mengajar nantinya bisa diambil dari dana Bantuan Operasional Sekolah. Muhadjir berharap guru yang sudah pensiun itu bisa mengajar hingga ada PNS guru yang menggantikannya.

"Sekuatnya lah, sampai datang guru pengganti. Dan makanya ini rekrutmen ASN untuk guru tidak boleh ada moratorium sekarang, tiap tahun harus ada pengangkatan," kata dia.

Baca juga: Kisah Abah Landoeng Jadi Guru di Zaman Perang Kemerdekaan, Keliling Mengajar Pakai Sepeda Tanpa Digaji

Menurut Muhadjir, pengangkatan guru menjadi ASN akan terbagi dalam tiga skema. Pertama, mengangkat guru honorer yang saat ini jumlahnya mencapai 700.000 lebih. Ia menargetkan ini bisa selesai dalam 5 tahun kedepan.

Skema kedua adalah mengganti guru yang masa pensiunnya akan berakhir. Ketiga untuk menambah atau mengangkat guru baru dikarenakan adanya penambahan jumlah sekolah.

"Jadi skemanya sperti itu dan harus konsisten, berkelanjutan, dan tidak boleh lagi ada moratorium. Karena satu dua tahun moratorium pasti amburadul lagi nanti," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com