TNI AD Putuskan Enzo Allie Tetap di Akademi Militer

Kompas.com - 13/08/2019, 14:29 WIB
Enzo Zenz Allie, calon Taruna Akademi TNI keturunan Prancis, berbaris menuju tempat upacara pembukaan pendidikan dasar kemitraan Caprabhatar Akademi TNI-Akpol Tahun 2019 di Lapangan Sapta Marga, Akademi Militer, Magelang, Selasa (6/8). Tribun Jogja/Rendika FEnzo Zenz Allie, calon Taruna Akademi TNI keturunan Prancis, berbaris menuju tempat upacara pembukaan pendidikan dasar kemitraan Caprabhatar Akademi TNI-Akpol Tahun 2019 di Lapangan Sapta Marga, Akademi Militer, Magelang, Selasa (6/8).

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa memastikan taruna Akademi Militer ( Akmil) Enzo Zenz Allie tetap berada dalam pendidikan militer yang saat ini sedang berlangsung.

Pihaknya telah memberikan tes tambahan dengan menggunakan alat ukur alternatif untuk Enzo dan seluruh taruna Akademi Militer yang sedang melakukan pendidikan di Akademi Militer, Magelang, tersebut.

"Kami memutuskan untuk mempertahankan Enzo dan semua taruna Akademi Militer yang kami terima beberapa waktu lalu," kata Andika dalam konferensi pers yang digelar di Markas Besar TNI Angkatan Darat, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2019).

Baca juga: Soal Enzo Allie, Menhan Bilang Periksa Dulu, Baru Nanti Saya Ambil Alih

Andika menjelaskan, dalam rekrutmen pihaknya memiliki beberapa alat ukur yang sudah diterapkan sejak lama, dari akademik, kesehatan, jasmani, psikolog, hingga mentalitas ideologi.

Dari hasil alat ukur yang dilakukan, kata dia, pihaknya tidak ada keraguan lagi terhadap 364 taruna Akademi Militer yang telah diterima beberapa waktu lalu itu.

Baca juga: Tanggapi Polemik Enzo, Moeldoko Ingatkan TNI Perketat Seleksi Masuk

Enzo tetap diterima di Akademi Militer karena alat ukur alternatif yang digunakan memiliki akurasi dan validasi yang sudah digunakan selama 8 tahun.

"Kami lakukan pengukuran Sabtu-Minggu kemarin. Hasilnya dianalisis Senin (12/8/2019) kemarin. Kesimpulannya Enzo, dilihat dari indeks moderasi bernegara, ternyata kalau dikonversi jadi persentase 84 persen atau 5,9 dari maksimal 7. Indeks moderasi bernegaranya bagus," kata dia.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa saat memberikan keterangan pers soal Enzo Zenz Allie di Mabes TNI AD, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2019).KOMPAS.com/Deti Mega Purnamasari Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa saat memberikan keterangan pers soal Enzo Zenz Allie di Mabes TNI AD, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2019).

Kendati demikian, kata dia, penilaian terhadap 364 calon perwira itu tetap dilakukan mengingat mereka belum menjadi anggota aktif TNI.

Baca juga: BIN Minta Tudingan terhadap Taruna Akmil Enzo Allie Harus Obyektif

Tahap penilaian terhadap para calon perwira selama masa pendidikan dan tahapannya akan berlangsung selama 4 tahun.

"Maka, selama 4 tahun itu pula, penilaian berlaku dan memang tidak semuanya berhasil," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Enzo yang merupakan warga keturunan Prancis diterima sebagai taruna Akademi Militer.

Baca juga: Tanpa Permintaan TNI, Kemenkominfo Tak Akan Telusuri Akun Medsos Enzo

Namun, dari media sosialnya diketahui bahwa yang bersangkutan adalah pendukung organisasi yang dilarang pemerintah dari akun media sosialnya.

Viralnya Enzo bermula dari video yang beredar di media sosial.

Di video tersebut Enzo terlihat sedang berdialog dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menggunakan bahasa Perancis.

Setelah video itu viral, sebuah akun Facebook bernama Salman Farus mengunggah informasi mengenai latar belakang Enzo yang diduga simpatisan HTI.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

Nasional
Istana Bantah Pemerintah Bayar Artis untuk Promosikan RUU Cipta Kerja

Istana Bantah Pemerintah Bayar Artis untuk Promosikan RUU Cipta Kerja

Nasional
Bareskrim Polri Tetapkan Djoko Tjandra sebagai Tersangka di 2 Kasus

Bareskrim Polri Tetapkan Djoko Tjandra sebagai Tersangka di 2 Kasus

Nasional
Formappi Dorong Tes Covid-19 Bagi Penyelenggara Pilkada 2020

Formappi Dorong Tes Covid-19 Bagi Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Jelang HUT ke-75, Wapres: Kita Harus Semangat Hadapi Covid-19

Jelang HUT ke-75, Wapres: Kita Harus Semangat Hadapi Covid-19

Nasional
PKPU Pilkada 2020 Dinilai Belum Tuntas Atur Potensi Penyimpangan Protokol Kesehatan

PKPU Pilkada 2020 Dinilai Belum Tuntas Atur Potensi Penyimpangan Protokol Kesehatan

Nasional
Sudah Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Berstatus Jaksa

Sudah Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Berstatus Jaksa

Nasional
Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
Jelang HUT Ke-75 RI, Wapres Minta Lebih Banyak Bersyukur akan Kemerdekaan

Jelang HUT Ke-75 RI, Wapres Minta Lebih Banyak Bersyukur akan Kemerdekaan

Nasional
Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2021

Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2021

Nasional
Massa Unjuk Rasa Buruh Berhasil Audiensi dengan Perwakilan Kemenaker Minta RUU Cipta Kerja Dihentikan

Massa Unjuk Rasa Buruh Berhasil Audiensi dengan Perwakilan Kemenaker Minta RUU Cipta Kerja Dihentikan

Nasional
Digelar Sederhana dan Empati, Sidang Tahunan MPR Dapat Apresiasi

Digelar Sederhana dan Empati, Sidang Tahunan MPR Dapat Apresiasi

Nasional
Jokowi: Defisit Anggaran 2021 Diperkirakan Rp 971,2 Triliun

Jokowi: Defisit Anggaran 2021 Diperkirakan Rp 971,2 Triliun

Nasional
Ketua DPR: Pemulihan Ekonomi Nasional Arahkan Bantu Pelaku UMKM dan Padat Karya

Ketua DPR: Pemulihan Ekonomi Nasional Arahkan Bantu Pelaku UMKM dan Padat Karya

Nasional
Jokowi Harap Omnibus Law Perpajakan Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Jokowi Harap Omnibus Law Perpajakan Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X