Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/08/2019, 17:53 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu Ryacudu meminta TNi memeriksa persoalan Enzo Zenz Allie yang lolos sebagai calon taruna Akmil dengan benar.

Hal tersebut berkaitan dengan dugaan bahwa Enzo yang merupakan keturunan Perancis adalah pendukung organisasi yang dilarang pemerintah dari akun media sosialnya.

"Itu kan baru mau masuk. Saya suruh periksa. Kalau dia memang jiwanya begitu, ya enggak pantas," ujar Ryamizard di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (12/8/2019).

Baca juga: Tanggapi Polemik Enzo, Moeldoko Ingatkan TNI Perketat Seleksi Masuk

Ketidakpantasan itu, kata Ryamizard dikarenakan TNI merupakan penjaga Pancasila. Dengan demikian, jiwa dan ideologinya pun harus berlandaskan Pancasila.

"Bagaimana bisa menjaga Pancasila kalau orangnya tidak pancasila? Tapi kita lihat dulu, kan lagi diperiksa TNI," kata dia.

"Saya tidak mau cawe-cawe dulu lah. Periksa dulu, baru nanti saya ambil alih," pungkas dia.

Baca juga: BIN Minta Tudingan terhadap Taruna Akmil Enzo Allie Harus Obyektif

Sebelumnya, TNI telah meneliti informasi terkait calon taruna di Akademi Militer-nya, Enzo Zenz Allie, saat ia ikut seleksi, termasuk akun media sosialnya.

"Pada saat seleksi MI (mental ideologi) itu, selain tertulis juga ada wawancara, pada saat wawancara, pewawancara itu bawa laptop, ditanya kamu punya akun medsos apa, 'ya akun saya ini, ini, ini', setiap orang ditanya hal yang sama," ucap Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal Sisriadi ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (8/8/2019).

Kompas TV Jubir Badan Intelijen Negara Wawan Hari Purwanto meminta TNI memverifikasi lebih jauh terkait latar belakang calon taruna di akademi militer Enzo Zenz Allie. Menurut Wawan ideologi merupakan dasar penting untuk seorang tentara.<br /> <br /> Menurut jubir BIN, TNI harus memastikan setiap calon taruna tak terkecuali Enzo harus steril dari ideologi yang berbeda. Apalagi menurut Wawan aparat penegak hukum juga berpotensi rentam terpengaruh paham radikalisme. Untuk itu, Wawan menegaskan perekrutan aparat perlu diperketat agar tidak mempertaruhkan keamanan negara.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com