Kompas.com - 12/08/2019, 16:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terkait dugaan suap kuota impor bawang putih. Dari penggeledahan itu, KPK menyegel beberapa ruang di Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, penggeledahan dilakukan pada 9 dan 10 Agustus 2019.

"Tanggal 9 Agustus di Indocev (money changer) dan penyegelan beberapa ruang di Kemendag (Kementerian Perdagangan) dan Kementan (Kementeran Pertanian)," ujar Febri melalui keterangan tertulis, Senin (12/8/2019).

Adapun pada 10 Agustus, lanjut Febri, KPK menggeledah apartemen salah satu tersangka, yakni anggota Komisi VI DPR, I Nyoman Dhamantra.

"Tanggal 10 Agustus di apartemen INY (I Nyoman Dhamantra) daerah Permata Hijau (Jakarta Selatan) dan rumah anak INY daerah Cilandak (Jaksel)," kata Febri.

Febri menuturkan, dari hasil penggeledahan itu, KPK menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan bukti elektronik.

Dalam kasus ini, I Nyoman Dhamantra diduga terima suap Rp 2 miliar lewat transfer untuk mengurus kuota impor bawang putih.

KPK menduga Nyoman menerima suap Rp 2 miliar dari pemilik PT Cahaya Sakti Agro (PT CSA) Chandry Suanda dan pihak swasta Doddy Wahyudi untuk mengunci kuota impor.

"Diduga uang Rp 2 miliar ditransfer melalui rekening adalah uang untuk 'mengunci kuota impor' yang diurus. Dalam kasus ini teridentifikasi istilah 'lock kuota'," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo, Kamis (8/8/2019).

Kasus itu bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menemukan informasi adanya transaksi suap terkait pengurusan kuota dan izin impor bawang putih 2019 yang melibatkan anggota DPR.

Selain Nyoman, tiga tersangka lain, yakni Chandry Suanda (CSU) alias Afung, Doddy Wahyudi (DDW), dan Zulfikar (ZFK), merupakan tersangka pemberi duit suap.

Kemudian dua tersangka lain, yaitu Mirawati Basri (MBS) orang kepercayaan Nyoman Dhamantra dan Elviyanto (ELV), ditetapkan sebagai penerima suap bersama Nyoman.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Partai Republiku Indonesia, Hanura, dan PKB-Gerindra Bakal Daftar Pemilu Hari Ini

Partai Republiku Indonesia, Hanura, dan PKB-Gerindra Bakal Daftar Pemilu Hari Ini

Nasional
Pengacara: Atasan Bharada E Ada di Lokasi Penembakan Brigadir J

Pengacara: Atasan Bharada E Ada di Lokasi Penembakan Brigadir J

Nasional
Jokowi Perintahkan BMKG Identifikasi Risiko Perubahan Iklim

Jokowi Perintahkan BMKG Identifikasi Risiko Perubahan Iklim

Nasional
Jokowi: Perubahan Iklim Tantangan Nyata bagi Kita

Jokowi: Perubahan Iklim Tantangan Nyata bagi Kita

Nasional
Dugaan Obstruction of Justice Irjen Ferdy Sambo di Kasus Brigadir J dan Ancaman Hukumannya

Dugaan Obstruction of Justice Irjen Ferdy Sambo di Kasus Brigadir J dan Ancaman Hukumannya

Nasional
AHY Minta Seluruh Kader Demokrat Fokus Raih Kemenangan Pemilu 2024

AHY Minta Seluruh Kader Demokrat Fokus Raih Kemenangan Pemilu 2024

Nasional
Siang Ini Pengacara Bharada E ke LPSK, Minta Perlindungan Kliennya Jadi 'Justice Collaborator'

Siang Ini Pengacara Bharada E ke LPSK, Minta Perlindungan Kliennya Jadi "Justice Collaborator"

Nasional
Komnas HAM Sebut Penahanan Ferdy Sambo Tak Pengaruhi Penyelidikan Kasus Brigadir J

Komnas HAM Sebut Penahanan Ferdy Sambo Tak Pengaruhi Penyelidikan Kasus Brigadir J

Nasional
Usulan Luhut TNI Aktif Bisa Jabat di Kementerian Dinilai seperti Pemikiran Orba

Usulan Luhut TNI Aktif Bisa Jabat di Kementerian Dinilai seperti Pemikiran Orba

Nasional
Epidemiolog: Butuh Waktu 5 Tahun agar Covid-19 Jadi Penyakit Biasa

Epidemiolog: Butuh Waktu 5 Tahun agar Covid-19 Jadi Penyakit Biasa

Nasional
Refleksi HUT Ke-77 RI: Menuju Kemerdekaan Pangan dan Energi (Bagian 2 - Habis)

Refleksi HUT Ke-77 RI: Menuju Kemerdekaan Pangan dan Energi (Bagian 2 - Habis)

Nasional
PDI-P Kritik Musra Relawan, Minta Jokowi Tetap Jadi Milik Bersama

PDI-P Kritik Musra Relawan, Minta Jokowi Tetap Jadi Milik Bersama

Nasional
Perkembangan Kasus Brigadir J, Munculnya Istri Irjen Sambo dan Nama Brigadir RR

Perkembangan Kasus Brigadir J, Munculnya Istri Irjen Sambo dan Nama Brigadir RR

Nasional
Brigadir RR Tersangka Pembunuhan Berencana Brigadir J, Polri Klaim Sudah Kantongi Cukup Bukti

Brigadir RR Tersangka Pembunuhan Berencana Brigadir J, Polri Klaim Sudah Kantongi Cukup Bukti

Nasional
Kasus Brigadir J, Ajudan Istri Ferdy Sambo Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana

Kasus Brigadir J, Ajudan Istri Ferdy Sambo Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.