Buya Syafii Maarif Laporkan Akun Facebook Terkait Pencemaran Nama Baik

Kompas.com - 09/08/2019, 22:00 WIB
Buya Syafii Maarif saat menemui wartawan usai Shalat Jumat KOMPAS.com / WIJAYA KUSUMABuya Syafii Maarif saat menemui wartawan usai Shalat Jumat
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Buya Syafii Maarif melalui pengacaranya, melaporkan sebuah akun Facebook dengan nama Yursal St Pamenan dengan dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Pelaporan dilakukan Koordinator Tim Advokat Buya, M. Ihsan, ke Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (9/8/2019).

"Tim Advokat Buya ASM mendatangi Mabes Polri untuk melaporkan ujaran kebencian yang disampaikan oleh seseorang terhadap Buya," ujar Ihsan ketika dikonfirmasi, Jumat.

Menurut Ihsan, Buya sudah cukup lama menerima ujaran kebencian yang dilontarkan kepadanya.

Baca juga: Presiden Jokowi Kirimkan Dokter Kepresidenan, Pantau Kondisi Buya Syafii Maarif

Namun, kata Ihsan, Buya akhirnya memutuskan untuk melapor karena membiarkan komentar-komentar tersebut ternyata tidak membuat warganet jera.

"Diam Buya ASM ternyata tidak membuat netizen jera atau sadar, semakin hari makin banyak netizen yang menghujat Buya dengan kalimat yang sangat keterlaluan, bahkan ucapan yang tidak dibolehkan dalam agama manapun dan budaya manapun," ungkapnya.

Ihsan pun berharap laporan tersebut dapat memberi pelajaran agar warganet menggunakan media sosial dengan bijak.

Laporan tersebut diterima polisi dengan nomor LP/B/0699/VIII/2019/BARESKRIM tertanggal 9 Agustus 2019.

Baca juga: Buya Syafii Maarif Rindu Bersepeda dan Makan Tengkleng

Berdasarkan tangkapan layar yang ditunjukkan, akun Yursal St Pamenan yang dilaporkan, memberi komentar pada unggahan mengenai Buya yang dirawat di RS PKU Muhammadiyah Gamping, Sleman.

"Jan mati lai, bia dirasonyo azab Tuhan tu, buya kapunduang," tulis akun tersebut.

Akun tersebut dilaporkan dengan dugaan melanggar Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 216 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenlu: Hampir 79.000 WNI Telah Kembali dari Malaysia

Kemenlu: Hampir 79.000 WNI Telah Kembali dari Malaysia

Nasional
Kamis Ini, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana

Kamis Ini, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana

Nasional
Gugus Tugas: Belum Ada Vaksin Covid-19, Status Bencana Nasional Masih Diperlukan

Gugus Tugas: Belum Ada Vaksin Covid-19, Status Bencana Nasional Masih Diperlukan

Nasional
Penerapan New Normal dan Anggapan Terlalu Prematur

Penerapan New Normal dan Anggapan Terlalu Prematur

Nasional
Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

Nasional
Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

Nasional
Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

Nasional
UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

Nasional
Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan 'New Normal'

Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan "New Normal"

Nasional
49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

Nasional
Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

Nasional
Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Dewas KPK Tindaklanjuti 183 Permintaan Pemberian Izin Terkait Penindakan

Dewas KPK Tindaklanjuti 183 Permintaan Pemberian Izin Terkait Penindakan

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Syarat 'New Normal' Tak Hanya Turunnya Penularan Covid-19

Kepala Bappenas Sebut Syarat "New Normal" Tak Hanya Turunnya Penularan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X