Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buya Syafii Maarif Laporkan Akun Facebook Terkait Pencemaran Nama Baik

Kompas.com - 09/08/2019, 22:00 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Buya Syafii Maarif melalui pengacaranya, melaporkan sebuah akun Facebook dengan nama Yursal St Pamenan dengan dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Pelaporan dilakukan Koordinator Tim Advokat Buya, M. Ihsan, ke Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (9/8/2019).

"Tim Advokat Buya ASM mendatangi Mabes Polri untuk melaporkan ujaran kebencian yang disampaikan oleh seseorang terhadap Buya," ujar Ihsan ketika dikonfirmasi, Jumat.

Menurut Ihsan, Buya sudah cukup lama menerima ujaran kebencian yang dilontarkan kepadanya.

Baca juga: Presiden Jokowi Kirimkan Dokter Kepresidenan, Pantau Kondisi Buya Syafii Maarif

Namun, kata Ihsan, Buya akhirnya memutuskan untuk melapor karena membiarkan komentar-komentar tersebut ternyata tidak membuat warganet jera.

"Diam Buya ASM ternyata tidak membuat netizen jera atau sadar, semakin hari makin banyak netizen yang menghujat Buya dengan kalimat yang sangat keterlaluan, bahkan ucapan yang tidak dibolehkan dalam agama manapun dan budaya manapun," ungkapnya.

Ihsan pun berharap laporan tersebut dapat memberi pelajaran agar warganet menggunakan media sosial dengan bijak.

Laporan tersebut diterima polisi dengan nomor LP/B/0699/VIII/2019/BARESKRIM tertanggal 9 Agustus 2019.

Baca juga: Buya Syafii Maarif Rindu Bersepeda dan Makan Tengkleng

Berdasarkan tangkapan layar yang ditunjukkan, akun Yursal St Pamenan yang dilaporkan, memberi komentar pada unggahan mengenai Buya yang dirawat di RS PKU Muhammadiyah Gamping, Sleman.

"Jan mati lai, bia dirasonyo azab Tuhan tu, buya kapunduang," tulis akun tersebut.

Akun tersebut dilaporkan dengan dugaan melanggar Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 216 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com