Pansel Minta Keburukan Capim KPK Tidak Diumbar di Ruang Publik

Kompas.com - 08/08/2019, 16:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Seleksi calon pimpinan KPK mengimbau kepada siapapun untuk tidak menyampaikan keburukan para capim KPK di ruang publik.

"Kami imbau, data atau aktivitas seseorang yang belum tentu keburukannya agar tidak disampaikan di ruang publik. Misalnya karena tidak senang (terhadap orang bersangkutan)," ujar Anggota Pansel Capim KPK Hendardi di Gedung Lemhanas, Kamis (8/8/2019).

Menurut dia, akan lebih baik apabila masukan terkait para capim KPK disampaikan langsung kepada pansel.

Saat ini, Pansel sendiri sudah menerima 1.400 masukan dari masyarakat. Namun dari jumlah tersebut, lebih banyak yang menyampaikan dukungan daripada mengungkapkan keburukan.

"Kami tidak perlu dukungan-dukungan semacam itu karena bisa saja direkayasa. Yang ingin memberi masukan, kirim email, surat dan tidak mempublikasikannya ke publik," tegas Hendardi.

Baca juga: Koalisi Antikorupsi Ungkap Dua Capim KPK Pernah Bela Koruptor

Ia mengatakan, dengan mempublikasikannya ke khalayak ramai, maka akan berpotensi adanya pencemaran nama baik.

Terlebih jika kandidat yang bersangkutan merasa terganggu dengan publikasi yang merugikannya.

"Pansel terbuka pada masukan-masukan dan kritikan publik karena itu hak siapapun. Namun jangan berharap pansel akan didikte siapapun. Kami pantang didikte siapapun," ujar dia.

Anggota Pansel Capim KPK Diani Satia Wati menambahkan, seluruh masukan yang diterima, termasuk surat terbuka dari koalisi masyarakat sipil antikorupsi, akan menjadi masukan untuk dijadikan bahan penilaian profile assessment dan wawancara.

"Nantinya kita akan lihat kembali mana yang sepadan yang bisa kami sampaikan saat wawancara," pungkas dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 26 Mei: 3.011 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 Mei: 3.011 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 Mei: 2.204 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 Mei: 2.204 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 Mei 2022: Bertambah 3, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.556

UPDATE 26 Mei 2022: Bertambah 3, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.556

Nasional
Salurkan Bansos di Denpasar, Jokowi: Boleh untuk Beli Minyak

Salurkan Bansos di Denpasar, Jokowi: Boleh untuk Beli Minyak

Nasional
UPDATE 26 Mei: Bertambah 243, Jumlah Pasien Covid-19 yang Sembuh Capai 5.894.103

UPDATE 26 Mei: Bertambah 243, Jumlah Pasien Covid-19 yang Sembuh Capai 5.894.103

Nasional
Perkosaan dalam Perkawinan Masuk Draf Revisi KUHP, Ancaman Hukumannya 12 Tahun

Perkosaan dalam Perkawinan Masuk Draf Revisi KUHP, Ancaman Hukumannya 12 Tahun

Nasional
Demokrat Terbuka Koalisi dengan PKB, tapi...

Demokrat Terbuka Koalisi dengan PKB, tapi...

Nasional
UPDATE 26 Mei: Tambah 246, Total Kasus Covid-19 Capai 6.053.670

UPDATE 26 Mei: Tambah 246, Total Kasus Covid-19 Capai 6.053.670

Nasional
Denda hingga Ratusan Juta Menanti CPNS yang Mengundurkan Diri

Denda hingga Ratusan Juta Menanti CPNS yang Mengundurkan Diri

Nasional
Situasi Pandemi Melandai, Jokowi Harap Aktivitas Seni dan Budaya Bangkit Kembali

Situasi Pandemi Melandai, Jokowi Harap Aktivitas Seni dan Budaya Bangkit Kembali

Nasional
Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Apa Sanksinya?

Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Apa Sanksinya?

Nasional
Bongkar Data Pemerintah Tak Akurat, Rieke Diah Pitaloka Raih Gelar Doktor Ilmu Komunikasi UI

Bongkar Data Pemerintah Tak Akurat, Rieke Diah Pitaloka Raih Gelar Doktor Ilmu Komunikasi UI

Nasional
Draf RKUHP, Pemerintah Usul Cabut Aturan Kepala Desa Bisa Adukan Pasangan Kumpul Kebo

Draf RKUHP, Pemerintah Usul Cabut Aturan Kepala Desa Bisa Adukan Pasangan Kumpul Kebo

Nasional
Begini Ragam Cara Teroris di Indonesia Kumpulkan Dana untuk ISIS

Begini Ragam Cara Teroris di Indonesia Kumpulkan Dana untuk ISIS

Nasional
Pemerintah Usul Aborsi Tak Dipidana jika Darurat Medis dan Hamil Akibat Perkosaan

Pemerintah Usul Aborsi Tak Dipidana jika Darurat Medis dan Hamil Akibat Perkosaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.