Soal Listrik Mati, Presiden Jokowi Jangan Hanya Marah, tetapi Evaluasi Kebijakan Pemerintah

Kompas.com - 07/08/2019, 11:03 WIB
Presiden Joko Widodo mendatangi kantor pusat PLN, di Kebayoran, Jakarta Selatan, Senin (5/8/2019).  Kedatangan Jokowi ini untuk meminta penjelasan PLN mengenai padamnya listrik di sebagian besar wilayah Pulau Jawa. KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Joko Widodo mendatangi kantor pusat PLN, di Kebayoran, Jakarta Selatan, Senin (5/8/2019). Kedatangan Jokowi ini untuk meminta penjelasan PLN mengenai padamnya listrik di sebagian besar wilayah Pulau Jawa.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat energi dari Indonesian Resources Studies, Marwan Batubara, mengkritik Presiden Joko Widodo yang sempat emosional saat mendengar penjelasan pejabat PT Perusahaan Listrik Negara setelah listrik mati di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Presiden Jokowi bertandang ke kantor pusat PLN sehari setelah kejadian, Senin (5/8/2019).

“Tidak sepantasnya Pak Jokowi marah-marah. Kalau dia sadar, dia juga ikut berkontribusi terhadap masalah kemarin. Cuma kalau dia enggak tahu dia salah, ini repot,” kata Marwan saat dihubungi Kompas.com, Selasa (6/8/2019) malam.

Andil pemerintah, kata Marwan, dalam hal kebijakan pemerintah terhadap PLN.

Marwan menyebutkan, kebijakan itu antara lain larangan menaikkan tarif listrik dan kewajiban membeli listrik swasta dengan sistem take or pay.

Baca juga: Pemadaman Listrik Bikin Rugi, Rizal Ramli Sebut Jokowi Pantas Marah

Larangan menaikkan tarif listrik di tengah inflasi dan menguatnya dollar AS, menurut Marwan, menjadi beban berat tersendiri bagi PLN untuk tetap bisa bekerja sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan.

Hal itu karena tidak ada kucuran dana yang signifikan dari pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk PLN sehingga dapat melaksanakan semua kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

“Oke (listrik) tidak naik, tapi ada enggak anggaran di APBN untuk membantu PLN menanggung beban supaya listrik itu tidak naik. Padahal di sisi lain dollar naik, batubara naik, gas naik, BBM naik, lalu prinsipnya ada inflasi, itu kan mau enggak mau (listrik) harus naik, tapi dipaksa tidak naik,” ujar dia.

Selain itu, kebijakan pemerintah yang mewajibkan PLN membeli listrik dari pihak swasta dengan skema take or pay dinilai Marwan untuk tujuan besar antara pemerintah dan para pengusaha di luar kepentingan PLN.

Baca juga: Kronologi Blackout: Dari Mati Lampu, Jokowi Marah, hingga Janji PLN

Kebijakan ini mengharuskan PLN membeli listrik dalam jumlah yang melebihi kebutuhannya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X