Diminta Tarik Personel dari Nduga, Polri: Bupati Harusnya Sinergis

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri membantah bahwa operasi militer di Nduga berdampak pada terbatasnya akses pendidikan di wilayah tersebut.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menilai bahwa kepala daerah di wilayah tersebut seharusnya mendukung keberadaan TNI-Polri yang sedang menjalankan fungsi pengamanan.

"Tidak benar, pernyataan bupati tersebut tidak mendasar. Seharusnya bupati dukung keberadaan TNI-Polri di sana, harus bersinergi untuk memberikan perlindungan, pelayanan kepada masyarakat," ungkap Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (6/8/2019).

Hal itu terkait permintaan Pemerintah Kabupaten Nduga agar pemerintah secepatnya menarik personel TNI/Polri yang menggelar operasi militer di wilayah itu sejak awal Desember 2018.

Baca juga: Ketua DPR: Permintaan Tarik TNI/Polri dari Nduga Harus Dibahas Bersama

Menurut Bupati Nduga Yairus Gwijangge, keberadaan personel TNI/Polri di wilayahnya membuat hidup masyarakat tidak tenang.

Dedi mengatakan, kehidupan sosial masyarakat di Nduga cukup kondusif.

"Kehidupan sosial di sana cukup kondusif. Sekolah ada, pasar tetap ada. Kebutuhan dasar masih tetap bisa terpenuhi," katanya.

Ia pun menegaskan bahwa keberadaan TNI-Polri di daerah tersebut akan dipertahankan untuk menjamin keamanan di wilayah Nduga, sekaligus pembangunan Trans Papua.

Baca juga: Bupati Nduga Minta TNI/Polri Ditarik dari Wilayahnya, Ini Tanggapan Polri

"Keberadaan TNI-Polri tidak dikurangi, justru keberadaan TNI-Polri tetap dipertahankan dalam rangka untuk menjamin keamanan di Nduga," katanya.

"Demikian juga keberadaan TNI-Polri untuk menjamin proses pembangunan Trans Papua. Keberadaan kami juga memberikan perlindungan, pengayoman, kepada masyarakat di sana," sambung dia.