Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR: Permintaan Tarik TNI/Polri dari Nduga Harus Dibahas Bersama

Kompas.com - 05/08/2019, 20:06 WIB
Kristian Erdianto,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, permintaan Bupati Nduga Yairus Gwijangge agar TNI/Polri menarik personelnya dari Kabupaten Nduga, Papua, harus dibahas oleh seluruh pemangku kepentingan.

Permintaan tersebut disampaikan Bupati Nduga Yairus Gwijangge dan jajaran pemerintah kabupaten saat bertemu Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2019).

"Masalah keamanan ini memang memerlukan pembicaraan lebih lanjut. Semua stakeholder harus duduk bersama lagi. Pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan unsur-unsur keamanan, apakah keamanan di sana harus dipertahankan atau perlu dikurangi tensinya," ujar Bambang.

Baca juga: Bupati Nduga Minta TNI/Polri Ditarik dari Wilayahnya, Ini Tanggapan Polri

Menurut Bambang, ia akan meminta Komisi I segera membahas permintaan tersebut dan melakukan evaliasi bersama Panglima TNI.

Bambang juga mendorong Komisi III untuk menggelar rapat dengan Kapolri untuk membicarakan mengenai urgensi penambahan pasukan di Kabupaten Nduga.

"Barangkali yang dibutuhkan sekarang adalah kerja sama, yang dibutuhkan sekarang adalah kerja sama para pihak untuk menjaga wilayah kita," kata Bambang.

"Yang paling penting bagi kami di DPR dan pemerintah dan bagi kita semua, tidak boleh ada tanah sejengkal pun dari NKRI tercerabut. Tidak boleh ada sejengkal tanah kita yang hilang dari NKRI," tutur dia.

Dalam pertemuan itu, Bupati Nduga Yairus Gwijangge meminta pemerintah segera menarik aparat TNI/Polri menyusul operasi militer yang terjadi pada awal Desember 2018. 

Operasi itu digelar untuk mengejar sejumlah tersangka pembunuh pekerja proyek Trans-Papua. Para tersangka diduga anggota Organisasi Papua Merdeka.

"Masyarakat Nduga itu tidak hidup tenang, mereka masih berada di hutan-hutan. Mereka juga sudah mengungsi ke beberapa kabupaten tetangga dan sekitar 11 distrik itu sudah dikosongkan sehingga kami dengan harapan penuh meminta kepada bapak Presiden melalui Ketua DPR RI bahwa penarikan anggota TNI-Polri itu tidak jadi masalah," ujar Yairus.

Baca juga: Sekda: Warga Nduga di Pengungsian Butuh Tempat Tinggal

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nduga, Namia Gwijangge, menuturkan bahwa masyarakat Nduga umumnya mengalami trauma yang berkepanjangan sejak peristiwa Mapenduma tahun 1996.

Saat itu, Kopassus yang dipimpin Brigjen Prabowo Subianto melakukan operasi militer pembebasan sandera Tim Ekspedisi Lorentz ‘95.

Namia mendengar kabar dari berita di media massa yang menyebut pengiriman pasukan TNI/Polri bertujuan menjaga proyek pembangunan jalan pemerintah pusat.

Namun, aparat TNI/Polri justru masuk ke kampung-kampung, bahkan rumah penduduk, karena proyek pembangunan jalan terhenti.

"Sementara pembangunan jembatan maupun jalannya ini belum jalan, tetapi anggota TNI Polri yang dikirim ke sana itu bukan menjaga pembangunan jalan tetapi masuk ke kampung-kampung masyarakat di sana, di rumah-rumah masyarakat di sana," kata Namia.

"Trauma ini berkepanjangan dari peristiwa 1996 yang terjadi di Mapenduma. Trauma itu terus terbawa sampai dengan sekarang. Seperti itu sehingga persoalan ini, dalam waktu singkat mau diselesaikan sangat susah," ucap dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com